INDEF: Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tak Realistis

Masa pemerintahan Jokowi-Amin kurang dari setahun atau tinggal beberapa bulan lagi.

KBR, Jakarta- Lembaga kajian ekonomi INDEF menilai target pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen tidak realistis.

Menurut Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto, target itu akan sulit dicapai, lantaran masa pemerintahan Jokowi-Amin kurang dari setahun atau tinggal beberapa bulan lagi.

"Di luar itu kalau kita lihat secara tren juga penurunan tingkat kemiskinan ekstrem itu, ya, tidak lebih dari satu persen, ya, di dalam periode-periode terakhir ini begitu. Sehingga saya rasa mungkin angka realitasnya, ya, tidak akan mencapai nol persen begitu," ujar Eko kepada KBR, Rabu, (5/6/2024).

"Tetapi bahwa ini akan menurun , ya, saya sepakat di pemerintah memang harus punya target yang ambisius. Tapi, dalam realitasnya nanti kemungkinan memang akan turun, ya, kita harapkan setidaknya bisa di bawah satu persen ya. Syukur-syukur katakanlah 0,7 misalkan begitu," imbuhnya.

Eko Listiyanto mengatakan, perlu upaya ekstra dari pemerintah untuk mencapai target. Selain itu, strategi yang dilakukan harus bisa bisa benar-benar berdampak pada masyarakat.

"Kita tahu kemiskinan ekstrem yang angkanya katakanlah sampai pada Maret 2023 kemarin masih 1,12 itu juga banyak terjadi di remote-remote area yang kira-kira butuh penanganan dan strategi khusus begitu. Orang yang paling tahu bagaimana mengentaskan mereka dari kemiskinan sebenarnya orang-orang masyarakat sekitarnya. Sehingga peran dari menggandeng nonpemerintah itu juga sangat strategis begitu untuk memastikan target ini bisa tercapai," katanya.

Sisa Tujuh Bulan

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong kementerian/lembaga benar-benar menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryantono mengatakan target pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem harus dikejar.

"Yang jelas berapa minggu terakhir ini kami memastikan K/L untuk disisa waktu tujuh bulan ke depan benar-benar bekerja. Jadi, kita sudah melakukan pertemuan itu," ujar Nunung di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin, (3/6/2024).

Nunung menyebut, kementerian/lembaga terkait akan dikumpulkan untuk melaporkan kerja masing-masing dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), termasuk di Papua.

Kemiskinan di Papua

Dia mengeklaim, kemiskinan di enam provinsi di Papua masih dalam pantauan pemerintah. Ia mengakui, angka kemiskinan ekstrem di Bumi Cenderawasih masih tinggi. Sejumlah upaya pengentasan sudah dikerjakan, salah satunya dengan menyediakan gudang logistik di sana.

Nunung mengungkap, secara nasional, per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,12 persen. Pada tahun ini, pemerintah optimistis angkanya bisa turun hingga di bawah 1 persen.

"Mudah-mudahan tahun ini nanti bulan Juli akan keluar hasilnya bisa di bawah 1 persen. Kami optimis kalau bisa di bawah 1 persen," katanya.

Baca juga:

• Bappenas: Metode Pengukuran Angka Kemiskinan Perlu Diperbarui

Editor: Sindu