NASIONAL

Hindari Macet dan Kurangi Polusi, Jokowi Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Massal

Jokowi mengeklaim, pemerintah terus berupaya mengembangkan transportasi massal ramah lingkungan, seperti MRT, KRL, bus raya terpadu (BRT), hingga LRT untuk menekan kemacetan dan polusi.

AUTHOR / Heru Haetami

Hindari Macet dan Kurangi Polusi, Jokowi Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Massal
Presiden Joko Widodo (tengah) saat meresmikan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin (28/8/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengharapkan masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dapat berbondong-bondong untuk memanfaatkan transportasi massal lintas raya terpadu (LRT) Jabodebek.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek, di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, 28 Agustus 2023.

“Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi,” ujar Jokowi saat meresmikan LRT Jabodebek, Senin (28/8/2023).

Presiden mengungkapkan, sekitar 996 ribu kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap harinya dapat memicu polusi dan kemacetan.

“Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta, setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi juga selalu ada di Jakarta,” kata Presiden.

Jokowi mengeklaim, pemerintah terus berupaya mengembangkan transportasi massal ramah lingkungan, seperti moda raya terpadu (MRT), kereta rel listrik (KRL), bus raya terpadu (BRT), hingga LRT untuk menekan kemacetan dan polusi.

Namun, Presiden mengakui pemanfaatan transportasi massal seperti MRT di Jakarta masih belum optimal.

“Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180 ribu penumpang dan hari ini masih 80 ribu, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN bakal menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur, salah satunya di sektor transportasi massal.

"APBN keuangan negara akan terus mendukung dalam berbagai bentuk investasi, baik melalui BUMN seperti PT KAI maupun melalui transfer kepada pemerintah daerah dan juga bahkan kepada para pengguna karena tarifnya sering juga masih dalam tarif yang disubsidi. Saya berharap ini akan membuat Indonesia makin maju," kata Sri Mulyani saat menjajal LRT Jabodebek.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejumlah kota metropolitan besar di Indonesia memerlukan transportasi massal yang terintegrasi. Dia mencontohkan Jabodetabek sebagai wilayah berpenduduk sangat besar dengan mobilitas tinggi, memiliki keharusan untuk menyediakan transportasi massal.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan tarif promo ini diberikan dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 sekaligus memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat. Tarif promo berupa diskon 78 persen untuk tarif layanan LRT Jabodebek. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tarif flat sebesar Rp5 ribu untuk seluruh lintas pelayanan.

Baca juga:

- Menhub: LRT Jabodebek Ramah Lingkungan Karya Anak Bangsa

- Kemenhub: Transportasi Umum Kurang Diminati Masyarakat

"Melalui pemberian tarif promo ini, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi," kata Adita dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8).

Adita menerangkan pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO).

"Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu sebesar Rp66 miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana," tuturnya.

Setelah itu, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20 ribu untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20 ribu untuk selain jarak terjauh. Skema ini mulai berlaku pada awal Oktober sampai akhir Februari 2024.

Editor: Resky Novianto

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!