Menteri Bahlil menyebut tiga skema penyaluran subsidi tarif listrik dan BBM, supaya tepat sasaran.
Penulis: Heru Haetami
Editor: Sindu
KBR, Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Bahlil Lahadalia belum bisa mengumumkan formula baru penyaluran BBM subsidi. Alasannya kata dia, pemerintah masih menyesuaikan data penerima manfaat BBM bersubsidi.
"Menyangkut dengan BBM saya katakan dalam beberapa kesempatan bahwa sekarang kajiannya masih terus berjalan. Terutama kepada data yang akan dialihkan sebagian daripada subsidi BBM. Subsidinya ini kan tujuannya kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima yang dikategorikan memenuhi syarat," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta, yang dikutip, Minggu, (19/1/2025).
Bahlil mengatakan, penyusunan data hanya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Bahlil, persoalan data kerap terjadi dalam program pemerintah, lantaran setiap kementerian lembaga memiliki data sendiri.
"Nah, syarat dan nama serta alamatnya lagi disusun oleh BPS. Karena selama ini kan kita terlalu perdebatan dengan data. Setiap Kementerian ada data. Sekarang BPS yang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk satu-satunya institusi yang berhak menyusun data, agar tidak terjadi tumpang tindih data. Kalau itu sudah selesai kami akan Insyaallah menjalankan," katanya.
Tiga Skema
Sebelumnya, Menteri Bahlil menyebut tiga skema penyaluran subsidi tarif listrik dan BBM, supaya tepat sasaran. Skema pertama mengalihkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua, mempertahankan subsidi BBM untuk semua transportasi dan fasilitas umum, dan ketiga menaikkan harga BBM subsidi.
"Jujur saya katakan, ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun," katanya, Minggu, (3/11/2024).
November tahun lalu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku diberi tenggat waktu dua minggu oleh presiden untuk menyelesaikan kajian ini.
"Sesuai perintah presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," kata Bahlil, Minggu, (3/11/2024).
Baca juga:
