“Saya udah buka webnya itu dari jam dua udah standby padahal itu baru buka jam tiga. Langsung setelah jam tiga itu udah buka link-nya, ngisi data, dan pilih tujuan. Ternyata saya masuk udah ngantre"
Penulis: Astri Septiani
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Purwadi Abdullah, calon pemudik asal Jakarta yang hendak mudik ke Wonogiri, Jawa Tengah, mengaku kecewa karena hingga kini belum mendapatkan tiket mudik gratis, meski sudah berusaha mendaftar sejak awal. Dia turut terdampak kuota mudik gratis yang dipangkas tahun ini. Sebab, beberapa tahun sebelumnya, Purwadi selalu ikut mudik gratis dari BUMN.
“Saya udah buka webnya itu dari jam dua udah standby padahal itu baru buka jam tiga. Langsung setelah jam tiga itu udah buka link-nya, ngisi data, dan pilih tujuan. Ternyata saya masuk udah ngantre, sistemnya antre. Untuk tahun ini saya nggak dapat. Karena kalau diperhatikan itu dari jumlah bus yang tahun lalu sama tahun sekarang kayaknya berkurang atau gimana. Saya kurang tahu soalnya kuotanya kayaknya sedikit, kata Purwadi kepada KBR, Rabu (05/03/25).
Purwadi berharap pemerintah segera menambah kuota mudik gratis, khususnya dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang pada tahun-tahun sebelumnya rutin menyelenggarakan layanan ini. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait program tersebut.
Senada dengan Purwadi, Wisnu, calon pemudik asal Cakung, Jakarta Timur, yang berencana mudik ke Klaten, Jawa Tengah, juga menyayangkan berkurangnya kuota mudik gratis tahun ini. Menurutnya, program ini berperan penting dalam menekan angka kecelakaan, terutama bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor.
“Menurut saya sih sangat disayangkan ya karena mudik gratis itu bisa mengurangi kecelakaan terutama bagi warga yang menggunakan sepeda moor karena menurut data juga bahwa kecelakaan sepeda motor saat mudik itu sangat banyak,” jelasnya kepada KBR, Minggu (2/3/2025).
Calon pemudik, Wisnu, menambahkan, kuota peserta program mudik gratis seharusnya diperbanyak karena sangat membantu masyarakat, bukan malah ikut dipangkas.
Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, mudik gratis tetap digelar meski ada efisiensi anggaran.
"Selebihnya Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100.000 orang, baik itu bis, kereta api, maupun kapal laut ni juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Ini adalah upaya pemerintah tentu atas-arahan khusus dari pak presiden Prabowo Subianto," kata dia.
Baca juga:
- Efisiensi Anggaran, Kuota Mudik Gratis Terancam Turun
- Indikator: 90 Persen Pemudik Puas Penyelenggaraan Mudik 2024
Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Elba Damhuri menegaskan, program mudik gratis tetap berjalan. Pemerintah bahkan meluncurkan platform Nusantara Hub untuk mempermudah distribusi penumpang dan menghindari penumpukan di satu moda transportasi tertentu.
Selain Kemenhub dan Kementerian BUMN, sejumlah instansi juga turut mengadakan program mudik gratis. Pemprov DKI Jakarta, misalnya, menyiapkan 290-an bus yang akan mengantar pemudik ke berbagai kota di enam provinsi, termasuk Palembang, Bandar Lampung, Kuningan, Tasikmalaya, Pekalongan, dan Sragen.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pemangkasan anggaran di berbagai sektor berpotensi membuat masyarakat miskin kesulitan mendapatkan fasilitas mudik gratis. Ia mencatat, kuota peserta tahun ini hanya 100 ribu orang, turun signifikan dari 165 ribu orang, pada tahun lalu.
"Sudah banyak paguyuban mudik yang berlangganan menggunakan program mudik gratis Kementerian Perhubungan itu menanyakan Kemenhub kapan dibuka pendaftaran. Biasanya jauh hari sebelum Ramadan sudah mulai, sudah ada informasi itu. Namun karena pemangkasan anggaran, program mudik gratis Ini, salah satu program yang dipangkas kemarin. Sehingga sekarang coba diusulkan, dan sampai hari ini juga belum ada kabar beritanya. Ini memang ditunggu oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah mereka sangat mengandalkan angkutan ini mudik gratis ini," kata Djoko kepada KBR, Minggu (02/03/25).
Program mudik gratis pemerintah biasanya diselenggarakan Kementerian BUMN, dan sisanya dari Kementerian Perhubungan. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mendorong agar program mudik gratis tetap digelar. Sebab, selain meringankan beban keuangan masyarakat miskin, juga mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.
