DPR Pertanyakan Efektivitas Pemblokiran Judi Online

Pada Januari-Maret 2024 masih ada transaksi judi online hingga Rp100 triliun.

KBR, Jakarta – Anggota Komisi Komunikasi DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengkritisi efektivitas dari kebijakan memblokir situs judi online yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Apalagi pemblokiran itu mengeklaim pada semester kedua 2023 sudah memblokir 800 ribu lebih situs judi online.

Nurul mempertanyakan efektivitas blokir situs judi online tersebut lantaran pada Januari-Maret 2024 masih ada transaksi judi online hingga Rp100 triliun.

“Bapak sudah menjanjikan dan implementasinya seperti apa? Kalau kenyataannya sampai hari ini berlanjut terus dan kelihatannya semakin parah beberapa bulan pun sudah Rp100 triliun transaksi uangnya,” ucap Nurul dalam rapat dengan Kemkominfo yang juga dihadiri menterinya, Budi Arie Setiadi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Kemudian, Nurul juga menyinggung upaya Menkominfo Budi Arie Setiadi yang selama ini kerap menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menutup rekening yang berkaitan dengan judi online.

Nurul menaruh curiga langkah itu juga tak efektif karena banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah yang masih terjerat judi online.

Menanggapi komentar tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan angka transkasi judi online menurun saja dulu.

“Mohon maaf, saya ini pendapat pribadi ya. Bahwa yang disampaikan PPATK Rp 100 triliun dalam 3 bulan itu, karena pak presiden akhirnya dalam rapat sudah bilang ke saya, 'sudahlah, pokoknya saya mau ukurannya angkanya turun, angka jadi online ya turun'. Kalau Rp 100 triliun per 3 bulan, berarti kan kali 4, setahun bisa Rp 400 triliun kan," ujar Budi.

Kata Budi, berdasat hasil pemantauan Kominfo, masalah judi online juga melibatkan money laundry. Dia memastikan pihaknya berkomitmen terhadap pemberantasan judi online.

"Pokoknya kita komit lah, kalau soal judi online. Bukan apa, ini soal ekonomi keluarga, ini menyangkut ekonomi keluarga masa depan kita sebagai bangsa karena rusak, ini dirusak oleh negara lain lagi, uangnya dibawa kabur," tambahnya.

Baca juga:

- Awal 2024, OJK Blokir 5 Ribu Rekening Judi Online

- Kominfo Minta OJK Blokir Ribuan Rekening Judi Online

Editor: Fadli

• Pinjaman Online
• Pinjol Ilegal
• Kominfo
• Pinjol
• Judi Online