DPR Minta Penurunan Biaya Haji Tak Menurunkan Kualitas Penyelenggaraan Haji

"Saya kira itu jadi jangan sampai penurunan biaya itu berkaitan dengan layanan yang diterima jemaah haji."

KBR, Jakarta- Komisi bidang Agama di DPR RI meminta agar penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2025 tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah haji.

Wakil Ketua Komisi bidang Agama DPR, Abidin Fikri mengatakan agar pemerintah mengawasi ketat untuk memastikan kualitas layanan bagi jemaah haji tetap terjaga.

"Justru agar lebih ketat lagi. Kalau dulu kan mungkin ya pasca-covid gitu kan. Ya sekarang mudah-mudahan ya dalam kondisi yang kesehatan jamaah juga prima gitu kan, karena ini kan jamaah haji yang angka lansianya cukup tinggi ya. Oleh karena itu kita tetap menjaga agar jangan sampai efisiensi itu berpengaruh terhadap layanan yang diterima oleh jamaah haji. Saya kira itu jadi jangan sampai penurunan biaya itu berkaitan dengan layanan yang diterima jemaah haji. Efisiensi itulah yang kita coba urut di Panja (panitia kerja) itu," kata dia dikutip dari TVR Parlemen, Jumat (10/01/25).

Baca juga:

• Erick Thohir Berkomitmen Perbaiki Layanan Haji dan Umrah di Bandara

Wakil Ketua Komisi bidang Agama DPR, Abidin Fikri mengatakan seluruh fraksi di DPR sudah sepakat penurunan biaya haji tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan. Bahkan, diharapkan penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari tahun lalu.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat biaya haji tahun ini sebesar 89,4 juta rupiah. Angka itu turun 4 juta rupiah dibandingkan tahun lalu. Sedangkan biaya yang dibebankan ke jemaah atau BIPIH sebesar 55,4 juta rupiah.

Baca juga:

• Presiden Memerintahkan KPK Pantau Penyelenggaraan Haji 2025