Dampak ke Pekerja Industri Jika Tarif Impor Trump Berlaku

Trump memutuskan menunda selama 90 hari tarif impor ke berbagai mitra dagang, kecuali China.

AUTHOR / Heru Haetami, Astri Septiani, Ardhi Ridwansyah

-

EDITOR / Wahyu Setiawan

Kamis 10 April 2025 pukul 14.43 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor membuat sebagian kalangan pekerja dan buruh industri tanah air was-was. Meskipun kini Trump memutuskan menunda selama 90 hari ke berbagai mitra dagang, kecuali China. Penundaan itu diumumkan Rabu (9/4/2025) waktu setempat, sehari setelah tarif impor itu berlaku.

Namun beberapa pekerja merasa khawatir keputusan Trump bakal menekan pelaku usaha hingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kekhawatiran itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia memperkirakan, badai PHK besar akan melanda dunia usaha di Indonesia.

Ancaman itu merupakan imbas dari lesunya perekonomian nasional dan diperparah dengan kebijakan tarif impor Trump. Amerika Serikat menetapkan tarif imbal balik sebesar 32 persen terhadap produk ekspor asal Indonesia.

"Badai PHK gelombang kedua ini bisa tembus di angka lebih dari 50.000 dalam kurun waktu tiga bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Sampai tiga bulan ke depan dalam hitungan kami runtuh itu lebih dari 50.000 orang akan ter-PHK," ucapnya di kanal Youtube Bicaralah Buruh, Sabtu (5/4/2025).

Dalam acara Sarasehan Ekonomi bertajuk "Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan" di Jakarta, Selasa (8/4/2025), Said Iqbal mengatakan telah menyurati Federasi Buruh Amerika dan Kongres Organisasi Industri (AFL-CIO) untuk membantu menekan kebijakan Trump.

"Kami sudah mengirim surat resmi ke AFLCIO yaitu Serikat Buruh Amerika agar untuk membantu ada ancaman PHK bagi para buruh di Indonesia. Bilamana Trump sebagai Presiden Amerika memaksakan kehendaknya dalam pengenaan tarif. Terkadang jalur seperti ini sedikit efektif," ucapnya.

Pimpinan Partai Buruh itu juga menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas PHK. Kata dia, pemerintah akan lebih siap jika ada tim yang fokus bekerja pada penanganan pekerja korban PHK.

"Jadi enggak gerabak-gerubuk. Kalaulah terjadi PHK, kita sudah siap," ujarnya.

Berdasarkan catatan KSPI, sudah ada 60 ribu buruh terkena PHK sepanjang Januari hingga awal Maret 2025. Angka ini berbeda dengan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebut jumlah PHK sebanyak 18 ribu pekerja.

"Selalu berbeda antara data pemerintah dan data lapangan. Data lapangan adalah yang dikumpulkan oleh serikat pekerja dalam hal ini khususnya KSPI. Data pemerintah dari mana? dari Disnaker daerah. Jadi pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, Kemenaker, itu dia nggak turun ke lapangan. Dia menunggu daftar dari Disnaker daerah, data Disnaker daerah dari mana sumbernya? Dari laporan resmi perusahaan. Nah laporan resmi perusahaan ke Disnaker daerah inilah bias," kata Iqbal.

Kemnaker mencatat tenaga kerja terkena PHK mencapai lebih dari 18.000 orang dalam dua bulan pertama di tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengakui kerap mendengar kekhawatiran masyarakat atas minimnya lapangan kerja hingga ancaman PHK.

Menurutnya, gejolak ekonomi global saat ini memang berdampak besar pada sektor ketenagakerjaan.

"Kondisi ternyata baru-baru ini sangat shocking, tidak hanya Indonesia, semua dunia, dan yang jelas dampaknya pasti ada, dan itu pasti nge-hit-nya lumayan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," kata Yassierli dalam sambutan acara halalbihalal Kemnaker, Selasa (9/4/2025).

Yassierli mengungkap ancaman PHK dan minimnya lapangan kerja terjadi lantaran sejumlah industri terdampak langsung oleh ketidakpastian ekonomi global. Apalagi kini dunia terancam perang dagang imbas kebijakan tarif AS.

Dia bilang, kondisi ini menuntut kementeriannya berpikir keras.

"Tidak bisa kalau style kami masih seperti sebelum-sebelumnya, padahal kondisi ekonomi penuh dengan ketidakpastian, beberapa proyeksi sudah ada, akan ada beberapa industri yang akan collapse dan seterusnya, dan ini semua menjadi tantangan buat kita untuk berkarya," katanya.

Baca juga:

• Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump, Prabowo Siap Buka Perundingan
• Pakar: Jangan Tergesa Negosiasi Tarif Trump, Wait and See Dulu

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sektor-sektor yang paling terdampak kebijakan tarif impor AS adalah industri persepatuan dan pakaian.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor sepatu olahraga terbesar. Pada 2023 misalnya, Indonesia mengirim 62,2 ribu ton setara dengan USD1,39 miliar.

Pada tahun 2022, ekspor sepatu olahraga RI ke AS bahkan hampir menyentuh 90 ribu ton dengan total nilai mencapai USD2 miliar.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan Amerika menjadi negara tujuan ekspor alas kaki terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan nilai ekspor ke AS selalu meningkat setiap tahunnya.

"Dari total nilai ekspor kita di tahun 2024 yaitu 7.084,36 juta US Dollar, jadi perdagangan ekspor ke Amerika ini di angka yang cukup besar sampai terakhir. Data di tahun 2024 terakhir," kata Billie kepada KBR, Senin (7/4/2025).

Billie tidak menampik kebijakan tarif impor AS bisa mengancam nasib para pekerja.

"Karena di sektor industri padat karya ini mengandung employment dan divisinya cukup besar. Employment adalah tenaga kerja yang besar begitu. Agar bisa tetap perjalanan stabil, (perlu) adanya relaksasi dan insentif kepada para pelaku industri dari pemerintah. Bentuknya apapun yang diharapkan bisa menjadi keseimbangan bagi pelaku industri melakukan usahanya secara stabil atas kenaikan tarif ini," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta Nurjaman mendorong pemerintah mencari negara-negara tujuan ekspor lain atau pangsa pasar baru.

"Agar kita tidak bergantung dengan pasar Amerika saja. Ini kita kadang-kadang kan ketergantungan, nah itu angka ketergantungan ini yang menjadi momok buat kita di masa yang akan datang," ucapnya kepada KBR, Selasa (8/4/2025).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan kebijakan pengenaan tarif timbal balik AS terhadap Indonesia bakal berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya pada produk otomotif.

"Produsen otomotif tidak semudah itu shifting ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan antara yang diekspor ke Amerika dengan permintaan pasar domestik tentu berbeda. Imbasnya akan ada risiko lay off atau PHK massal dan penurunan kapasitas produksi di hampir seluruh industri otomotif dalam negeri. Selain itu otomotif ini kaitan erat dengan produk elektronik, sehingga begitu otomotifnya turun akan berpengaruh pada ekspor komponen elektronik juga," kata Bhima kepada KBR, Minggu (3/4/2025).

Sektor lain yang terdampak yakni padat karya seperti pakaian jadi dan alas kaki.

"Indonesia jadi salah satu pasar yang akan dibanjiri produk-produk murah ketika perang dagang semakin gelap, di saat yang bersamaan pemerintah belum melakukan revisi terhadap Permendag 8 2024. Ini merupakan regulasi yang sangat liberal yang sangat memperlancar produk-produk impor masuk ke Indonesia dan ini harus diubah secepatnya," kata Bhima.

Bhima juga menyebut dampak lain yakni potensi terjadinya resesi ekonomi, sebab ada korelasi terhadap pergerakan ekonomi Amerika Serikat.

Ia menyebut setiap satu persen penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, perekonomian Indonesia juga bisa ikut turun sebesar 0,08 persen.

Baca juga:

• Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump, Prabowo Siap Buka Perundingan
• Perang Dagang AS-Cina Ancam Ekonomi Indonesia, Ini Kata Ekonom