BW Walkout dari Sidang MK, Begini Tanggapan Menohok Eddy

“Saya kira berhak untuk tidak terjadi character assasination"

KBR, Jakarta-  Tim kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto (BW) menyatakan keluar dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) saat eks-wakil menteri hukum dan HAM yang juga guru besar hukum UGM Edward Omar Sharif Hiariej tampil untuk menyampaikan keterangan.

Bambang Widjojanto menyebut hal itu sebagai bentuk konsistensi dari pernyataan keberatan atas kehadiran pakar hukum Eddy Hiariej itu.

"Majelis karena tadi saya merasa keberatan saya izin mengundurkan diri ketika rekan saya Eddy Hiariej memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi saat saksi ahli yang lainnya. Sebagai konsistensi dan sikap saya. Terima Kasih," ujar Bambang dalam sidang PHPU di MK, Kamis (4/4/2024).

Tim kuasa hukum AMIN, Bambang Widjojanto menyebut akan kembali masuk ke ruang sidang saat saksi ahli lain bersaksi.

Bambang sebelumnya menyampaikan keberatan atas kehadiran Eddy sebagai ahli karena bersangkutan dengan kasus tindak pidana korupsi.

Menanggapi itu, kemudian  Eddy menyampaikan pembelaannya sebelum Bambang meninggalkan ruang sidang.

“Saya kira berhak untuk tidak terjadi character assasination (pembunuhan karakter) karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan, dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya,” ujarnya.

Eddy mengatakan dirinya berbeda dengan Bambang yang ketika dijadikan tersangka memilih meminta belas kasihan jaksa agung untuk mendapatkan deponir atau penghentian perkara. Sementara dia ketika dijadikan tersangka kasus korupsi memilih menguji dengan mengajukan praperadilan.

Baca juga:

• Pakar: Keterangan Menteri Signifikan Pengaruhi Putusan MK
• Tim Ganjar-Mahfud Minta MK Panggil Kapolri

Hari ini, saksi dan ahli dari tim 02 Prabowo-Gibran   memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Tim 02 membawa 14 orang terdiri 8 ahli dan 6 saksi. 

Ahli yang dihadirkan Tim 02 adalah;

1. Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Muhammad Asrun

2. Pakar Hukum, Abdul Khair Ramadhan

3. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar

4. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis

5. Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Khalilul Khairi

6. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej

7. Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi

8. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari

Editor: Rony Sitanggang