Dengarkan

KBR, Jakarta - Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur transportasi di 10 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf cukup tinggi. Meski begitu, infrastruktur belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Survei lembaga Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur terhadap pembangunan infrastruktur transportasi di era pemerintahan Jokowi paling rendah dibanding wilayah tengah atau wilayah barat.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepuasan warga Indonesia bagian timur hanya 54,7 persen.

"Relatif berbeda dibanding tingkat kepuasan zona barat atau tengah adalah timur dan dugaan saya ini berkaitan dengan ketersediaan transportasi atau jalan umum yang masih kurang di wilayah wilayah keras seperti itu," kata Burhanuddin Muhtadi, Rabu (2/10/2024).

Burhanuddin menambahkan, masyarakat di wilayah timur seperti Papua dan Maluku juga belum puas atas penyediaan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, hingga pelabuhan. Sebanyak 65 persen mayoritas merasa cukup puas, 24 persen biasa saja, dan 10,7 persen merasa tidak puas.

Survei evaluasi publik atas kinerja sektor transportasi umum dan perhubungan era pemerintahan Jokowi dilakukan terhadap 1.200 responden. Toleransi kesalahan kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan masih perlu peningkatan pembangunan layanan transportasi umum, khususnya di wilayah pelosok.

"Memang rasanya masih ada hal yang harus kami perkuat lagi pembangunan di pelosok. Karena tadi ternyata tingkat baik awareness maupun kepuasan yang masih kecil. Mungkin juga karena baseline-nya juga kecil, baseline dalam survei ini. Tetapi sekali lagi ini tetap kami harus lihat secara positif sebagai masukan untuk juga lebih memperkuat pembangunan di daerah-daerah yang lebih terpelosok lagi," ujarnya.

Baca juga:

• Survei Indikator: Masyarakat Indonesia Timur Kurang Puas Pembangunan Transportasi Umum Era Jokowi
• Pemudik 123 Juta Orang, Infrastruktur Belum Maksimal

Evaluasi pemerintah

Adita mengeklaim konsep Indonesia sentris yang dijalankan di era Jokowi telah menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Termasuk di sektor transportasi.

"Jadi kalau dilihat di 10 tahun terakhir, ini tidak kurang dari 521 pembangunan infrastruktur yang sebenarnya sudah dilakukan. Ini cukup merata baik di transportasi darat, udara, laut, maupun kereta api. Dan sebenarnya orientasinya ini sesuai dengan arahan presiden, ini adalah Indonesia sentris," katanya.

Kendati demikian, Adita mengatakan temuan ketidakpuasan masyarakat itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Sehingga ada perbaikan pada pemerintahan selanjutnya khususnya di wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Maluku.

Kalangan pengusaha termasuk yang kurang puas terhadap pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia bagian timur.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Papua, Adi Patoding menyebut akses jalan darat lintas provinsi di wilayah Papua masih belum sempurna. 

Misalnya, di jalan Jayapura, Provinsi Papua menuju Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Di sana masih ditemui ruas jalan yang belum mengalami proses pengerasan maupun pemadatan. Ketika mobil mendistribusikan bahan pokok atau material tertentu, rawan mengalami celaka. Distribusi barang pun harus menyiapkan mobil jenis double gardan.

“Karena memang lintasannya masih tanah, masih belum diaspal sehingga kalau banyak kendaraan lewat lama-kelamaan ruas jalan yang dilewati ban itu turun sehingga ketika turun hujan sekali mobil itu bisa kandas di situ makanya butuh mobil lain untuk tarik lagi. Makanya kalau mereka mau distribusi bahan pokok atau bahan material, itu beriringan agar mereka bisa saling tarik menarik kalau ada kendala di jalan,” ungkapnya kepada KBR, Kamis (3/10/2024).

Adi mengatakan, sejauh ini pengiriman barang lintas provinsi dominan dilakukan lewat pesawat, sehingga harganya lebih mahal.

“Memang Harga mahal di sini karena transportasi menggunakan pesawat untuk ke daerah-daerah jangkauan macam ke Wamena ke daerah-daerah dari Jayapura memang mau bawa apa masih dominan dibawa oleh pesawat jadi automatis mahal dan jumlah penerbangan kan terbatas, sementara permintaan tinggi tapi yang didistribusikan terbatas,” ucapnya.

Sementara itu pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan pemerintah perlu memperhatikan kertersediaan transportasi umum di pelosok daerah yang berarti untuk pengiriman logistik ke daerah lainnya.

“Di daerah-daerah pulau kecil, daerah 3T ini perlu diperbanyak layanan angkutan umumnya belum lagi kawasan-kawasan transmigran kita punya 150-an itu juga angkutan umumnya tidak ada akhirnya logistic mereka juga tidak tidak bisa lancar ke
perkotaan,” katanya.

Djoko menambahkan, untuk layanan angkutan umum di Pulau Jawa sudah cukup baik, meski masih butuh perbaikan. Namun, yang jadi masalah adalah transportasi umum di luar Pulau Jawa yang masih minim. Tidak hanya sektor transportasi darat, tapi juga penyeberangan atau perairan. 

“Kita harus gencar untuk benar-benar membenahi angkutan umum kalau di Jawa sudah cukup bagus bagaimana kalau di kuar Jawa, termasuk juga angkutan umum yang bukan hanya di darat tapi di perairan. Banyak di pulau-pulau kecil anak sekolah itu menggunakan kapal-kapal yang sebenarnya dari sisi keselamatannya belum mengkhawatirkan, kami sering ke daerah melihat itu ya miris juga,” ucapnya.

Baca juga: 

• Kondisi Jalan di Papua, Belum Sempurna, Rawan Celaka
• Kemenhub: Transportasi Umum Kurang Diminati Masyarakat