Perlu disiapkan mobil double gardan untuk melewati jalan tersebut.
Penulis: Ardhi Ridwansyah
Editor: Sindu
KBR, Jakarta– Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Papua, Adi Patoding mengatakan, akses jalan darat lintas provinsi di wilayah tersebut masih belum sempurna.
Misalnya, di jalan Jayapura, Provinsi Papua menuju Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Di sana, masih ditemui ruas jalan yang belum mengalami proses pengerasan maupun pemadatan. Akibatnya, ketika mobil mendistribusikan bahan pokok atau material tertentu rawan mengalami celaka.
Kata dia, perlu disiapkan mobil double gardan untuk melewati jalan tersebut. Mobil jenis ini cocok dipakai melintasi jalan licin, tanjakan, turunan terjal hingga berlumpur.
“Karena memang lintasannya masih tanah, masih belum diaspal sehingga kalau banyak kendaraan lewat lama-kelamaan ruas jalan yang dilewati ban itu turun sehingga ketika turun hujan sekali mobil itu bisa kandas di situ, makanya butuh mobil lain untuk tarik lagi. Makanya kalau mereka mau distribusi bahan pokok atau bahan material, itu beriringan agar mereka bisa saling tarik menarik kalau ada kendala di jalan,” ungkapnya kepada KBR, Kamis, (3/10/2024).
Menurut Adi Patoding, memang pembangunan jalan ke daerah-daerah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digenjot, namun masih ada ruas jalan yang belum sempurna untuk dilewati. Dia berharap pemerintahan berikutnya bisa membenahi hal ini.
Adi menambahkan, sejauh ini pengiriman barang lintas provinsi dominan dilakukan lewat pesawat, oleh sebab itu harganya mahal.
“Memang harga mahal di sini karena transportasi menggunakan pesawat untuk ke daerah-daerah jangkauan macam ke Wamena ke daerah-daerah dari Jayapura memang mau bawa apa masih dominan dibawa oleh pesawat, jadi otomatis mahal, dan jumlah penerbangan kan terbatas, sementara permintaan tinggi tapi yang didistribusikan terbatas,” ucapnya.
Kepuasan Rendah
Sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis kepuasan masyarakat terhadap sektor transportasi. Hasilnya, kepuasan masyarakat di wilayah Indonesia timur rendah, yakni 54,7 persen. Dari angka itu, 11 persen di antaranya merasa tidak puas.
"Relatif berbeda dibanding tingkat kepuasan zona barat atau tengah adalah timur dan dugaan saya ini berkaitan dengan ketersediaan transportasi atau jalan umum yang masih kurang di wilayah wilayah keras seperti itu," ungkap Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Rabu, (2/10/2024).
Burhanuddin menambahkan, masyarakat di wilayah timur juga belum puas atas penyediaan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, hingga pelabuhan. Ia mengungkap 65 persen mayoritas merasa cukup puas, 24 persen biasa saja, dan 10,7 persen merasa tidak puas.
Survei evaluasi publik atas kinerja sektor transportasi umum dan perhubungan era pemerintahan Jokowi dilakukan menggunakan metode multistage random sampling. Sampel basis 1.200 orang dengan toleransi kesalahan lebih kurang 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Perlu Peningkatan
Pada kesempatan sama, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengakui masih perlu peningkatan pembangunan layanan transportasi umum, khususnya di pelosok.
"Memang rasanya masih ada hal yang harus kami perkuat lagi pembangunan di pelosok. Karena tadi ternyata tingkat baik awareness maupun kepuasan yang masih kecil. Mungkin juga karena baseline-nya juga kecil, baseline dalam survei ini. Tetapi, sekali lagi ini tetap kami harus lihat secara positif sebagai masukan untuk juga lebih memperkuat pembangunan di daerah-daerah yang lebih terpelosok lagi," ujarnya.
Adita mengeklaim konsep Indonesia sentris yang dijalankan di era Jokowi telah menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Termasuk di sektor transportasi.
"Jadi, kalau dilihat di 10 tahun terakhir, ini tidak kurang dari 521 pembangunan infrastruktur yang sebenarnya sudah dilakukan. Ini cukup merata baik di transportasi darat, udara, laut, maupun kereta api. Dan sebenarnya orientasinya ini sesuai dengan arahan presiden, ini adalah Indonesia-sentris," katanya.
Baca juga:
