Bawaslu RI Rancang Indeks Kerawanan Pilkada 2024

"Semua masalah itu punya potensi sepanjang tidak ada integritas dari penyelenggara. Karena itu yang paling penting adalah integritas penyelenggara untuk mengatasi kerawanan-kerawanan itu,” ujar Totok.

KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI tengah melakukan penyusunan input data indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Komisioner Bawaslu RI, Totok Hariyono mengatakan seluruh daerah memiliki potensi kerawanan yang sama. Meski demikian, ia menyebut terdapat beberapa daerah yang masuk dalam kategori sangat rawan di Pilkada, salah satunya yakni daerah Sumatra Barat.

Totok menjelaskan nantinya peta indeks kerawanan Pilkada ini menjadi pegangan bagi Bawaslu untuk meningkatkan pengawasannya.

“Titik kerawanan itu kan diambil dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Jadi semuanya kita anggap potensinya itu semua berpotensi masalah. Karena kita anggap semua masalah itu punya potensi sepanjang tidak ada integritas dari penyelenggara. Karena itu yang paling penting adalah integritas penyelenggara untuk mengatasi kerawanan-kerawanan itu,” ujar Totok kepada KBR, Minggu (14/7).

Totok juga meminta Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk meningkatkan koordinasinya.

Ia berharap semua pihak dapat bekerjasama dengan baik untuk menyukseskan Pilkada 2024.

Baca juga:

- ASN Ikut Pilkada Jabar Wajib Mundur 40 Hari sebelum Daftar

- Mencegah Politisasi Bansos di Pilkada 2024

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memetakan wilayah rawan jelang Pilkada 2024. Agus mengatakan setidaknya ada 15 provinsi yang rawan terjadi konflik.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Agus menyampaikan data KPU Pilkada serentak akan digelar di 545 daerah.

"Berdasarkan informasi KPU, Pilkada serentak tahun ini akan memilih pimpinan dari 545 daerah seluruh Indonesia yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota," kata Agus.

Agus mengatakan perhelatan Pilkada lebih rawan muncul konflik ketimbang pilpres dan pileg. Dia menuturkan kelompok pendukung yang berkonflik rentan menimbulkan kerusuhan. Pilkada 2024 sendiri digelar November mendatang.