Bansos Disetop Selama Pilkada, Eks Pimpinan KPK: Ada Potensi Disamarkan

Misalnya bantuan renovasi rumah warga dan kegiatan yang bernilai lainnya.

KBR, Jakarta - Bekas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (Bansos) bisa efektif menekan politisasi jika dilaksanakan dengan baik. Penyaluran bansos dihentikan sementara hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 selesai.

Namun menurut Saut, penghentian sementara bansos itu tetap saja membuka celah penyalahgunaan, jika tidak diikuti pengawasan yang ketat.

"Memang terdapat potensi yang besar dari calon kepala daerah yang akan mengeluarkan bansos ilegal atau jenis bantuan lain yang tidak resmi, yang bisa saja disamarkan dengan bentuk-bentuk lain. Jadi potensi ini lebih besar di daerah. Sehingga sistem pengawasan yang lemah atau kurang transparan sering jadi masalah," ujar Saut kepada KBR, Rabu (13/11/2024).

Saut menyebut lembaga pengawas seperti Bawaslu harus memperhatikan celah bantuan lain yang dapat dipolitisasi. Misalnya bantuan renovasi rumah warga dan kegiatan yang bernilai lainnya.

"Mekanisme pengawasannya harus efektif dari lembaga independen Bawaslu yang kitaharap juga DKPP tidak hanya seperti kayak mesin dan harus ada sanksi. Diskualifikasi calon yang terbukti melakukan pelanggaran," katanya.

"Itukan menunjukan adanya ancaman ketidakadilan bahwa petahana dengan bantuan yang lebih besar. Kemudian politisasi bansos ini mengganggu integritas demokrasi kita," ucap Saut.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bansos hingga pelaksanaan Pilkada 2024 selesai. Penghentian ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan penyaluran bansos dan politisasi bansos oleh para calon kepala daerah.

Baca juga:

• Tutup Kebocoran Anggaran, Muhaimin Harap Bansos Meningkat
• PDIP Ingatkan agar Bansos Tak Dijadikan Alat di Pilkada 2024