Bahlil: Pak Prabowo Minta IUP Diperluas untuk Ormas Non-Agama

Bahlil mengatakan, kontribusi ormas non-keagamaan dapat dijalankan asal memenuhi memenuhi syarat yang ditetapkan.

KBR, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta memperluas penawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) non-keagamaan.

"Dan kalau berdasarkan diskusi saya dengan Pak Prabowo, kata Pak Prabowo jangan hanya itu (Ormas Keagamaan) Mas Bahlil. Dilihat juga organisasi-organisasi lain yang punya kontribusi kepada negara, yang klasifikasinya memenuhi syarat. Kita kasih saja, dari pada kasih yang lain nggak jelas sebagian, setuju enggak?" ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan II dan Semester I Tahun 2024, Senin (29/7/2024).

Bahlil mengatakan, kontribusi ormas non-keagamaan dapat dijalankan asal memenuhi memenuhi syarat yang ditetapkan.

Ia mulanya menjelaskan kebijakan pemberian lahan tambang bisa diprioritaskan untuk ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Kata dia, agar ormas-ormas bisa memiliki pendapatan lebih untuk kegiatan dakwah.

"Niat kita baik untuk organisasi-organisasi keagamaan ini supaya mereka yang dikasih itu, bukan ormasnya tapi badan usaha yang dimiliki ormasnya, mereka punya pendapatan halal, pendapatan sah sesuai aturan dipakai program ini untuk sekolah, kesehatan, fakir miskin, orang yang membutuhkan supaya mereka bisa merasa terbantu," kata Bahlil.

Karena itu, Bahlil menilai, pemberian izin usaha tambang dengan niat yang baik ini harusnya sejak dulu dilakukan.

Sebelumnya, dua Ormas Keagamaan besar yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan PP Muhammadiyah telah menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah.

Baca juga:

PP Muhammadiyah dan PBNU Ikut Kelola Tambang, Aliansi Masyarakat Adat Khawatir Konflik Meluas

PP Muhammadiyah Janji Kembalikan IUP Jika Tak Pro Lingkungan