Dengarkan

KBR, Jakarta – Anggota Komisi bidang Hukum di DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman berpandangan urusan lalu lintas sejatinya bukan menjadi tanggung jawab kepolisian.

Benny mengatakan memang dalam kasus kecelakaan lalu lintas ada yang bersinggungan dengan hukum. Namun soal pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mestinya ditangani institusi lain misalnya Kementerian Perhubungan.

Menurut Benny, kepolisian sebaiknya fokus pada tugas utama yakni menegakkan hukum, melindungi serta menjaga ketertiban, bukan malah melayani pembuatan SIM dan sejenisnya.

“Jadi setelah sekian tahun ini, kita tidak salah kalau dilakukan evaluasi dan melakukan perubahan atau revisi. Kalau nanti Undang-Undang Kepolisian jadi diajukan dan dibahas, saya rasa itu kesempatan kita untuk menegaskan di situ, supaya urusan yang berkaitan dengan lantas (lalu lintas) dikeluarkan dari tugas kepolisian. Terlalu banyak urusan polisi, jangan dibebani dengan tugas –tugas semacam ini,” kata Benny K Harman saat rapat bersama Korps Lalu Lintas Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Rapat Komisi III DPR dengan Korps Lalu Lintas Polri membahas kesiapan lalu lintas saat arus mudik libur Natal dan Tahun Baru.

Benny mengatakan kepolisian jangan dibebani tugas mencari nafkah untuk negara. Termasuk dibebani dalam pembuatan SIM yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PBNP).

"Oleh sebab itu, pada saat itu usulan bahwa urusan lalu lintas ini jangan di bawah kepolisian, tapi di bawah Kementerian Perhubungan. Dan memang banyak di negara lain urusan lalu lintas ini urusan di luar kepolisian,” jelasnya.

Baca juga:

KontraS: Reformasi Polri Gagal di Era Jokowi

YLBHI Sebut Polri Bukan Melindungi tetapi Menyakiti Masyarakat

https://kbr.id/berita/nasional...

https://kbr.id/berita/nasional...