NASIONAL

Alasan MK Panggil 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres

"Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024."

sidang sengketa pilpres MK
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

KBR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pemilu Presiden 2024. 

Ketua MK Suhartoyo mengatakan para menteri dipanggil untuk menghadiri sidang pada Jumat (5/1/2024).

"Hari Jumat akan dicadangan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah saudara Muhadjir Effendy Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Kemudian yang kedua Bapak Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini Menteri Sosial, dan dari DKPP," kata Suhartoyo dalam sidang sengketa pemilu di Gedung MK, Senin (1/4/2024).

Suhartoyo mengatakan, empat menteri itu dipanggil karena dinilai penting untuk didengar keterangannya.

"Jadi lima yang dikategorikan penting yang didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2," ujarnya.

Dia memastikan MK tidak berpihak.

"Jadi ini semata-mata untuk kepentingan para hakim."

Dia menjelaskan pemanggilan para menteri dilakukan untuk kepentingan para hakim.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," pungkasnya.a:

Baca juga:

Dalam sidang sengketa pilpres kemarin, tim Anies-Muhaimin menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi.

Salah satu ahli yakni ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri. Dia menyinggung politik gentong babi dan dugaan politisasi bantuan sosial. 

Dia menuding bansos disalurkan secara ugal-ugalan menjelang pemilu untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Editor: Agus Luqman

  • Pemilu 2024
  • sengketa pilpres
  • #kabar pemilu KBR
  • sengketa pemilu
  • MK
  • mahkamah konstitusi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!