Aktivis Lingkungan Papua Menolak Lahan Adat di Merauke untuk Lumbung Pangan

"Saya tidak setuju dengan kehadiran baik itu perusahaan tebu, kelapa sawit. Karena investasi atau perusahaan bagian mana yang pemilik tanah adat itu sejahtera dan kaya"

KBR, Jakarta - Aktivis Lingkungan dari Suku Awyu Hendrikus Franky woro meminta pemerintah tidak menggunakan lahan masyarakat adat untuk dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional PSN Lumbung Pangan. Sebab ia menilai hal tersebut justru menimbulkan beban dan kejahatan baru di masyarakat sekitar.

Ia juga menyebut proyek pengambilan lahan masyarakat adat ini tidak memberikan dampak baik atau manfaat yang layak. Menurutnya, pemerintah terlalu sering mengambil dan merampas hak-hak masyarakat adat secara paksa.

"Saya tidak setuju dengan kehadiran baik itu perusahaan tebu, kelapa sawit. Karena investasi atau perusahaan bagian mana yang pemilik tanah adat itu sejahtera dan kaya. Dengan adanya kehadiran investasi menurut kami bukan dia membawa perubahan, tapi malah dia membawa kejahatan atau sejuta bencana. Itu bukan menjadi tuan di negeri sendiri tapi menjadi penonton di negeri sendiri," ujar Franky kepada KBR, Kamis (25/7/2024).

Pegiat lingkungan dari masyarakat adat Suku Awyu, Hendrikus Franky woro meminta pemerintah untuk tidak menjadikan tanah Papua sebagai bisnis yang menguntungkan pihak tertentu saja. Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat Papua.

"Ketika satu hak hilang, maka semua hak akan hilang. Tanah kami dan semua kekayaan alam kami kerap dirampas. Pemerintah tidak bisa seperti ini terus," ucapnya.

Franky juga berharap pemerintah tidak melakukan tindakan kekerasan dalam mengambil alih lahan masyarakat adat ini.


Baca juga:

• Greenpeace: Lumbung Pangan di Papua Akan Mengulang Kegagalan yang Sama
• Jokowi Akui Program Pangan-Energi di Merauke 2 Kali Percobaan Tak Berhasil

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan kegiatan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kampung Sermayam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa (23/7/2024). Kegiatan diklaim sebagai langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrim.

Presiden Joko Widodo optimistis menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya, dengan potensi produksi seperti padi, jagung, dan tebu untuk gula pasir dan bioetanol.