Abaikan Saran Bawaslu, KPU Tetap Pakai PPS di Pilpres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menggunakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemilu presiden Juli mendatang. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan agar PPS dihapus.

KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menggunakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemilu presiden Juli mendatang. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan agar PPS dihapus. 

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan usulan itu masih jadi pertimbangan di internal KPU.

"PPS itu tetap ada dengan peran juga melakukan rekapitulasi. Kami berpandangan sebetulnya, bukan ada atau tidak adanya PPS, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bekerja dengan baik, berintegritas baik, dan juga pengawasan-pengawasannya,” kata Hadar, Seni (26/5)/

“Makanya, di dalam peraturan kami tetap ada pemungutan suara, perhitungan suara, rekapitulasinya. Itu ada PPS yang berperan melakukan rekapitulasi.” 

Menurutnya, rencana penghapusan PPS tersebut sudah sempat dibahas tapi KPU belum dapat mengubah peraturan KPU.

"Memang kami harus putuskan segera, tapi kalau berubah-ubah terus waktunya terlalu mepet," ungkapnya.

Meski tetap memakai PPS dalam perhitungan suara di Pilpres nanti, KPU terus melakukan evaluasi terhadap kinerja PPS di lapangan. Jika  ditemukan PPS nakal, akan segera dipecat sesuai hasil putusan DKPP.

Sementara, untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, KPU akan melakukan seleksi kembali.

"Kami cari lagi KPPS baru. Itu sebulan sebelum hari pemungutan suara, jadi ya bulan depan di bulan Juni," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Jimly Asshaddiqie meminta KPU melakukan evaluasi terhadap kinerja panitia pemungutan suara. Jimly mengusulkan PPS sebaiknya dihapuskan oleh KPU agar mengurangi kecurangan dalam perhitungan suara saat Pilpres nanti.

Editor: Antonius Eko