800 Ribu Areal Tambang Perlu Dipulihkan, Kaltim Terbanyak

Menteri Siti mengakui pemulihan areal tambang sulit dilakukan.

KBR, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut ada 800 ribu hektare areal tambang di Indonesia yang harus dipulihkan. Data itu disampaikan Siti saat rapat kerja dengan Komisi bidang Lingkungan Hidup (IV) DPR RI di Jakarta.

"Secara keseluruhan di Indonesia ada 800 ribu hektare areal tambang yang harus dipulihkan. Dan yang telantar itu kira-kira 300 ribu hektare. Areal terbesarnya ada di Kaltim, Babel, Kalbar, Sultra. Kemudian terkait dengan hal ini kami sedang mengupayakan, karena ini pekerjaan bersama-sama Kementerian ESDM juga," kata Siti, Rabu, (12/6/2024).

Menteri Siti mengakui pemulihan areal tambang sulit dilakukan.

"Maka kami sedang sudah dimulai sebetulnya sejak 2017 perintisannya, tetapi diskusinya tidak mudah. Kami sedang meminta lagi kepada Kemenkum HAM untuk segera dilakukan harmonisasi tentang hal ini," imbuhnya.

Siti menyebut, beberapa areal-areal tambang itu juga sulit dilacak kepemilikannya.

"Waktu kami lacak untuk mencoba membahas ini bersama akademisi di Kaltim, ternyata ada tambang-tambang yang lewat pemda. Karena zaman dulu kan izinnya masih dari pemda, itu rata-rata sulit dilacak. Tapi, kalau yang lewat kontrak karya dan lain-lain di ESDM itu kelihatannya jamrek-nya (jaminan reklamasi) untuk reklamasinya tingkat ketaatannya cukup baik," jelasnya.

Kritik DPR

Merespons itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin menyoroti banyaknya areal-areal tambang yang telantar. Dia juga mengkritik mekanisme reklamasi untuk perbaikan lahan tambang.

"Seharusnya ada koordinasi antara LHK dengan ESDM perihal hal tersebut. Jangan hanya jaminan, tetapi juga ada hukuman. Kalau perlu nanti kami usulkan lagi buat undang-undang yang baru," ujar Sudin.

Baca juga:

• PBNU: Tambang Haram Jika Dikelola dengan Keliru