4 Kementerian Belum Buat Zona Integritas

"Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang masih kita tunggu untuk segera mencanangkan ini."

KBR, Jakarta- Sebanyak  empat kementerian  belum mencanangkan zona integritas. Kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi dua di antaranya adalah kementerian koordinator.

"Kalau dari instansi kementerian ada 34 yang sudah mencanangkan termasuk sekretariat kabinet ini 30, masih ada 4 lagi yang belum. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang masih kita tunggu untuk segera mencanangkan ini. Kedua, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keempat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi." Kata Yuddy Chrisnandi di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (29/03/2016).

Meski begitu, dari seluruh lembaga yang sudah mencanangkan zona integritas, tidak semuanya bisa dijadikan panutan wilayah bebas korupsi.

"Tidak semuanya bisa menjadi role model daripada wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi yang bersih dan melayani." Ungkapnya.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  adalah tahap lanjutan dari zona integritas.

Sementara itu, ada 13 dari total 32 lembaga negara yang belum mencanangkan zona integritas. Lembaga itu antara lain Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komnas HAM dan lain-lain. Selain itu terdapat 11 provinsi dan 231 kabupaten/kota belum mencanangkan zona integritas. KemenPAN RB masih menunggu instansi negara yang belum menerapkan zona integritas.

Yuddy Chrisnandi juga mengatakan, penerapan zona integritas pada era Jokowi lebih banyak dibandingkan era SBY.

Editor: Rony Sitanggang