2014, Komnas HAM Sorot Kasus-Kasus di Papua

KBR68H, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memprioritaskan penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua pada tahun depan

KBR68H, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memprioritaskan penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua pada tahun depan. Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, salah satu kasus yang menjadi prioritas lembaganya adalah penanganan kasus pelanggaran HAM di Biak yang sudah mengendap selama 14 tahun. Komnas HAM juga akan memantau kinerja Kepolisian terkait pemenuhan HAM dan pengamanan di Bumi Cendrawasih.

"Prioritas ke depan di Papua itu adalah mendorong kasus Biak yang sudah antrean di Komnas HAM sekian lama. Lalu juga betul-betul memantapkan kondisi yang aman di Papua dengan mengedepankan pendekatan sekuriti menjadi prosperity. Lalu yang ketiga pendekatan ketertiban yang dilakukan kepolisian. Penanganan kebijakan, penegakan hukum maupun role control model yang dilakukan Kepolisian. Lalu yang kemudian mendorong terselesaikannya dialog yang betul betul bermartabat di Papua," ungkap Pigai kepada KBR68H, Selasa (31/12).

Pertengahan Desember lalu, peradilan warga yang digelar di Australia menyerukan agar Indonesia menyelidiki kasus pembantaian 150 lebih warga sipil di Biak, Papua yang terjadi pada Juni 1998. Peradilan yang dipimpin Ketua Komisi Pakar Hukum Internasional John Dowd menemukan, kebanyakan warga Papua Barat sudah disiksa. Untuk alasan itu peradilan mendesak Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran HAM itu.

Juni 15 tahun silam, lebih dari 150 warga Papua tewas dalam aksi protes dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di Biak. Jenazah mereka lantas dibuang ke laut. Sayangnya, Indonesia mengklaim hanya satu warga sipil Papua yang tewas. Itu juga tewas akibat hantaman tsunami.

Editor: Damar Fery Ardiyan