20 Capim KPK Lolos, PBHI: Masih Banyak Nama Bermasalah

"Kalau yang kita cari dari lembaga lain, nilai 8 itu sudah sangat bagus. Tapi kalau KPK, ya mungkin harus angka yang perfect atau hampir bisa dikatakan orang ini tidak ada celanya."

KBR, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menemukan masih banyak nama-nama bermasalah yang lolos dalam profile assessment calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Menurut Ketua PBHI, Julius Ibrani, masih eksisnya calon pimpinan KPK dengan rekam jejak buruk akan punya potensi memburuk kinerja KPK dalam memberantas korupsi. 

Kata dia, panitia seleksi (pansel) KPK tidak boleh buta dan tuli, sehingga bisa melihat akar persoalan korupsi di RI.

"Di level lain,misalnya di jaksa kami masih melihat disitu ada nama Johanis Tanak yang kita tau terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran etik, chat dengan salah satu pihak yang sedang di periksa ketika itu oleh KPK sendiri. Inikan tentu menjadi pertanyaan besar, kok bisa ini lolos lagi. Dan kalau kita lihat kenaikan harta kekayaan yang signifikan itu patut dicurigai. Ini harus menjadi penelusuran lebih detail bahwa harga kekayaan dan kinerjanya harus menjadi catatan," jelas Julius dalam konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Ketua PBHI, Julius Ibrani, mengkhawatirkan juga adanya konflik kepentingan pada nama capim KPK yang berasal dari instansi penegak hukum hingga instansi yang tengah bermasalah dengan korupsi.

Ia mencontohkan seperti nama Setyo Budiyanto yang menjabat di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan). Dimana disana masih berlangsung penanganan kasus Syahrul Yasin Limpo.

"Yang menurut saya lebih baik dia tetap di Kementan membantu pengusutan kasus korupsi di internalnya. Sesuai dengan fungsi sebagai Irjen," kata Julius.

Selain itu ada nama lain seperti Djoko Poerwanto yang dinilai anti demokrasi dengan larangan berdemo saat menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Juga ada nama dari internal KPK, Pahala Nainggolan.

"Kedepannya saya pikir, ini pansel harus membuka pertimbangan.   Proses seleksi yang kemudian merekomendasi nama yang akan dipilih oleh presiden dan DPR itu harus mewakili kepentingan anti korupsi bagi publik," kata Julius.

Karena itu, Julius menegaskan perlunya transparansi dalam pemilihan calon pimpinan KPK masa depan.

 Baca juga:

• Daftar 20 Capim KPK Lolos Asesmen, Ada Johan Budi
• Respons Hasil Asesmen Capim KPK, ICW: Pansel Harus Berani Coret Nama Bermasalah

Sebelumnya, Panitia Seleksi mengumumkan 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos hasil profile assessment. Selanjutnya mereka akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024.