Ada Beking Penguasa, Sindikat TPPO Sulit Ditangkap

Kuatnya bekingan itu, menurut Benny, membuat angka perdagangan manusia semakin marak dan merajalela.

KBR, Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengeluhkan sulitnya menangkap sindikat perdagangan manusia, karena melibatkan sejumlah petinggi kekuasaan.

Kuatnya bekingan itu, menurut Benny, membuat angka perdagangan manusia semakin marak dan merajalela.

Menurutnya, perlu dilakukan sinergi antar-lintas sektor yang diperkuat, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini ditujukan agar dapat menutup dan memberantas para mafia.

"Saya sering menyampaikan di berbagai forum dalam ratas (rapat terbatas) di hadapan Presiden bahkan. Saya katakan izin Pak Presiden, kenapa sindikat ini tidak bisa disentuh oleh hukum. Karena sebetulnya penempatan ilegal ini tidak lepas dari kejahatan yang terorganisir, yang sistematis dan dibeking oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, dan oknum di BP2MI, badan yang saya pimpin. Tentu saya harus fair untuk mengungkap ini sebagai fakta kebenaran," ujar Benny, dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dengan Lembaga Pemerintah Daerah, Selasa (20/2/2024).

Benny juga meminta pemerintah serius menangani persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca juga:

- Ada Dugaan TPPO Rohingya, Ini Respon UNHCR Indonesia

- Jokowi Ungkap Dugaan TPPO di Masalah Pengungsi Rohingya

Sebelumnya, Kepolisian mencatat sepanjang 2023, Satgas TPPO telah menyelesaikan sebanyak 290 perkara. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, angka tersebut meningkat lebih tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 66 perkara.

Editor: Fadli