"Mudah-mudahan ke depan walaupun kesiapan tidak gembar-gembor seperti Jokowi, tapi secara perlahan akan terjadi perubahan."
Penulis: Astri Yuanasari
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta - Serikat Petani Pasundan (SPP) menilai 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal pelaksanaan reforma agraria. Meski begitu, Sekjen SPP, Agustiana tetap berharap era Prabowo dapat memberikan perubahan dengan melakukan evaluasi berbagai kebijakan bidang agraria yang berpihak kepada rakyat.
"Mudah-mudahan ke depan walaupun kesiapan tidak gembar-gembor seperti Jokowi, tapi secara perlahan akan terjadi perubahan. Tapi harus ada tanda-tandanya, tanda-tandanya minimal mengevaluasi berbagai kebijakan bidang agraria, apakah menguntungkan rakyat atau malah sebaliknya merusak kepentingan rakyat," kata Agustiana kepada KBR, Kamis (23/1/2025).
Baca juga:
Di lain pihak, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai pemerintahan Prabowo Subianto tidak memiliki target yang jelas dalam reforma agraria. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Dewi Kartika, mengatakan konflik agraria masih terjadi di 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Karena kalau kita perbandingkan di pemerintahan sebelumnya misalnya SBY dulu menargetkan 9,2 juta hektare untuk menjalankan reforma agraria, pemerintahan Jokowi menargetkan 9 juta hektare. Nah di pemerintahan Prabowo ini tidak ada target yang jelas untuk mengecek capaian," ujar Dewi dalam Konferensi Pers, Rabu (22/1/2025).
Dewi menambahkan, selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, konflik agraria tidak menunjukkan gejala penurunan. Dia mengungkap, di rentang waktu tersebut sedikitnya terjadi 63 letusan konflik agraria dengan luas 66.082,19 hektare dan korban terdampak sebanyak 10.075 keluarga.
Baca juga:
