ragam
Mengantisipasi Pergerakan 110 Juta Orang saat Nataru

39,30 persen masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan atau pergerakan selama libur Nataru.

Penulis: Ardhi Ridwansyah

Editor: Wahyu Setiawan

Google News
Mengantisipasi  Pergerakan 110 Juta Orang saat Nataru
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (6/11/2024). ANTARA FOTO/Idlan Dziqri Mahmudi

KBR, Jakarta - Pergerakan masyarakat secara nasional pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 diperkirakan mencapai 110 juta orang. Angka ini diklaim meningkat dari tahun lalu.

Kepala Korlantas Polri Aan Suhanan mengatakan, pergerakan tertinggi diperkirakan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatra Utara. Sekitar 45 persen masyarakat bakal menjadikan liburan untuk berwisata.

"Tahun ini diperkirakan ada 110 (juta) atau 39,30 persen masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan atau pergerakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Pergerakan antar provinsi 19,84 persen. Kemudian pergerakan dalam provinsi sebesar 19,46 persen. Pergerakan ini mengalami kenaikan 2,82 persen dari hasil survei Nataru 2023/2024," ujar Aan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (4/12/2024).

Aan mengatakan, polisi akan berupaya mengurai kepadatan di jalur arteri, tol bebas hambatan, serta pelabuhan penyeberangan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut, sekitar 53 persen masyarakat bakal menggunakan kendaraan pribadi di momen Nataru nanti. Dia mengeklaim telah menyiapkan sejumlah rencana untuk memitigasi lonjakan penumpang.

Salah satu yang akan dilakukan yakni membuka posko terpadu dari 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

"Di sektor angkutan darat berupa penyediaan kantong parkir dan buffer zone pada akses ke pelabuhan penyeberangan, pemberlakuan delaying system, pemberian izin insidentil perusahaan otobus, pemberlakuan contra flow, dan kategorisasi kondisi antrean di pelabuhan penyeberangan. Di sektor angkutan laut penyiapan kapal navigasi dan kapal patroli untuk tanggap darurat kejadian luar biasa, penyiapan protokol tanggap darurat penanganan kejadian tidak terduga, dan penyediaan buffer area dalam kawasan pelabuhan, dan penyiapan Pelabuhan alternatif," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama DPR, Rabu (4/12/2024).

Dudy Purwagandhi juga akan mengantisipasi mobilitas di angkutan udara. Salah satunya dengan membuat informasi penanganan dampak aktivitas vulkanik gunung berapi, penanganan kemacetan akses ke bandara, hingga membuat kategorisasi kompensasi dan ganti rugi keterlambatan penerbangan.

Di lain pihak, Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong pemerintah memastikan keamanan dan kenyamanan pergerakan masyarakat di Nataru.

"Komisi V DPR meminta pemerintah, operator transportasi nasional, dan badan usaha jalan tol untuk yang pertama, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk mendukung operasi Nataru 2024-2025. Yang kedua, memastikan kelaikan operasi atau ramp check, sarana, dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api," ujar Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah di DPR, Rabu, (4/12/2024).

Lasarus mengatakan, pemerintah harus bisa menekan angka kecelakaan selama Nataru.

Anggota Komisi V lainnya, Irine Yusiana Roba Putri, mengingatkan pentingnya memitigasi ancaman bencana di daerah-daerah tujuan wisata.

"Bahwa selain rawan banjir, juga rawan longsor. Itu ada yang terutama. Jalan itu banyak genangan air. Harapannya itu juga menjadi perhatian. Karena utamanya adalah kita menjaga keselamatan dan kenyamanan para pemudik," kata Irene.

Merespons tingginya animo masyarakat di momen Nataru, Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk memitigasi pergerakan di lapangan.

Dia khawatir, kondisi cuaca ekstrem berpotensi menghambat mobilitas warga.

"Selain itu di lokasi-lokasi yang memang rawan terjadinya bencana pun perlu disiapkan penanganan ataupun penjagaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang masif apabila terjadi bencana. Misalkan di daerah yang rawan longsor perlu dipastikan rambu-rambunya, kemudian juga daerahnya, tebing-tebingnya itu diperkuat dengan infrastruktur seperti dinding penahan tanah ataupun kontur dari lereng tersebut dibuat tidak terlalu curam," ujar Revy kepada KBR, Rabu (4/12).

Revy Petragradia juga meminta pemerintah menyediakan pompa-pompa yang dapat membantu mengeluarkan air apabila terjadi genangan maupun banjir.

Selain itu, mitigasi di jalur darat dan laut juga didorong seoptimal mungkin agar dapat menekan angka kecelakaan.

Baca juga:

nataru
kecelakaan
Polisi
Pariwisata

Berita Terkait


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Loading...