Dengarkan

KBR, Jakarta - Indonesia menegaskan komitmennya sebagai negara kedua di dunia yang mengadopsi Women Entrepreneurs (WE) Finance Code, sebuah inisiatif global untuk menutup kesenjangan akses pembiayaan bagi wirausaha perempuan. Komitmen ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Keuangan RI dalam ajang World Bank Group - IMF Annual Meeting di Marrakesh, Maroko pada Oktober 2023.

WE Finance Code bertujuan menciptakan standar dan ekspektasi bersama dalam mendukung usaha yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan agar mereka lebih mudah memperoleh akses keuangan. Implementasi di Indonesia didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB).

Langkah Strategis: Dari Soft Launching hingga Piagam Nasional

Proses adopsi WE Finance Code telah berlangsung sejak Soft Launching pada Desember 2023, disusul Kick-off Meeting Februari 2024, serta serangkaian FGD dengan kementerian, lembaga keuangan, dan asosiasi pada Juni 2024. Tahap pertama peluncuran resmi dilaksanakan pada 17 Desember 2024, diikuti 11 lembaga jasa keuangan, fintech, dan asosiasi.

Hari ini, Indonesia memasuki tahap kedua dengan agenda besar:

1. Pembentukan Tim Nasional Akselerasi Keuangan bagi Wirausaha Perempuan

Tim ini mencakup Dewan Pengarah dan Tim Teknis yang diperkuat tiga kelompok kerja (Pokja): Regulasi dan Kebijakan, Data, serta Inovasi. Ketua Pokja Data akan bertugas sebagai Data Agregator Nasional untuk mengoordinasikan pengumpulan dan analisis data terpilah gender.

2. Pengenalan Piagam Nasional WE Finance Code

Piagam ini menjadi panduan resmi pelaksanaan WE Finance Code di Indonesia, mengikat seluruh pemangku kepentingan sesuai mandat masing-masing.

3. Penandatanganan Komitmen Bersama

Sebanyak 28 institusi dari kementerian, perbankan, fintech, dan asosiasi perempuan pengusaha menandatangani komitmen implementasi WE Finance Code.

Fokus Utama Implementasi WE Finance Code

Ada tiga output strategis yang ditargetkan dari penerapan WE Finance Code di Indonesia:

• Penetapan definisi wirausaha perempuan yang disepakati bersama, dan akan diintegrasikan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengembangan Kewirausahaan Indonesia.

• Pemanfaatan data terpilah gender (sex-disaggregated data) untuk penyusunan kebijakan dan program, sehingga pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat berjalan efektif.

• Mobilisasi dukungan investor untuk mendanai program pengembangan wirausaha perempuan.

Ketiga langkah ini diharapkan mendorong peningkatan peran dan kepemimpinan perempuan dalam sektor kewirausahaan nasional.

Dukungan Global dan Harapan ke Depan

Dalam sambutannya, Yerzhan Jalmukhanov, Operations Team Leader IsDB, menegaskan pentingnya kolaborasi Indonesia, IsDB, dan ADB dalam pengumpulan data, kebijakan progresif, serta penguatan kapasitas wirausaha perempuan.

Sementara itu, Renadi Budiman dari ADB optimistis bahwa Indonesia dapat menjadi model global dalam menutup kesenjangan pembiayaan berbasis inovasi dan aksi kolektif. "Jika WE Finance Code berjalan efektif, maka dampaknya bukan hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan nasional," ujarnya.

Dari sisi pemerintah, Heru Wibowo dari Kementerian Keuangan menekankan potensi besar perempuan yang mencapai hampir 50% populasi Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, pendanaan APBN untuk usaha mikro mencapai Rp10 triliun dengan 95% penerima adalah perempuan. Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau 4,9 juta penerima dengan porsi 49% adalah pelaku usaha perempuan.

Komitmen dan Pilar WE Finance Code

Implementasi WE Finance Code di Indonesia berpegang pada tiga pilar utama:

• Kebijakan: Harmonisasi regulasi untuk mendukung akses pembiayaan perempuan.

• Data: Pengembangan dan integrasi sex-disaggregated data.

• Inovasi: Solusi kreatif, termasuk dukungan teknologi keuangan (fintech).

Komitmen ini diharapkan menciptakan sistem keuangan inklusif yang memberikan peluang setara bagi wirausaha perempuan untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Institusi Penandatangan Komitmen

Kementerian dan Lembaga Negara

Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Kementerian PPPA, Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Perbankan dan Lembaga Pembiayaan

PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia, PT PNM, PIP, BPR Attaqwa, Nusumma Group, dan BMT Beringharjo.

Fintech dan Asosiasi Industri

Gandeng Tangan, Crowdo, Dana Syariah, Qazwa, Payquest, AFTECH, AFPI, ASBISINDO.

Asosiasi dan Organisasi Perempuan

PPUMI, ASPPUK, ABDSI, Aisyiyah, Muslimat NU, APINDO.

Harapan Pemerintah dan Pelaku Industri

Dalam penutupan acara, Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, menegaskan bahwa akses keuangan masih menjadi tantangan besar bagi UMKM perempuan. Melalui WE Finance Code, pemerintah berharap tercipta ekosistem keuangan yang lebih inklusif untuk mendorong wirausaha perempuan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Baca juga: Rangkul 300 Delegasi Muda dari 40 Negara, AWMUN XI Resmi Dimulai Untuk Kembangkan Soft Skills Lewat Simulasi Sidang PBB