Dengarkan

KBR, Jakarta- Kalangan DPR menanggapi desakan untuk pemecatan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, buntut dari polemik kebijakan LPG bersubsidi 3 kilogram.

Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menyerahkan keputusan soal evaluasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Evaluasi kabinet atau menteri itu adalah hak prerogatif presiden, karena menteri adalah pembantu presiden. Kami di Komisi 12 selaku DPR yang kebetulan ESDM adalah salah satu mitra. Kami lebih menyoroti kinerja kelembagaan, dengan berbagai target-target yang memang sudah menjadi perencanaan kita. Yakni tentang swasembada pangan dan swasembada energi," ucap Sugeng kepada KBR Media, Rabu (5/2/2025).

Terkait larangan pengecer menjual LPG 3 kilogram di 1 Februari 2025, Sugeng mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam memutus kebijakan tersebut. Padahal, kata dia, koordinasi sangat diperlukan agar memastikan kebijakan itu tidak memberatkan atau menjadi beban baru di masyarakat.

"Memang tidak ada koordinasi dengan kami. Kita pun tidak tahu, kaget ternyata itu sudah dilaksanakan. Mestinya kebijakan-kebijakan itu selain melalui analisa yang mendalam dan mitigasi yang tuntas, dengan skema-skema yang jelas. Kalau menghapus apa diganti dengan apa yang tidak menimbulkan gejolak dan mestinya sudah dirapatkan," ujar Sugeng.

Sugeng mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera merevisi dan evaluasi terhadap kebijakan LPG 3 kilogram. Ia mengingatkan agar seluruh kebijakan harus melalui proses koordinasi yang baik serta izin dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini menjadi penting karena anggaran untuk subsidi LPG sangat besar, maka harus disalurkan tepat sasaran.

"Sekali lagi apapun yang akan dilakukan harus melalui koordinasi, apalagi ke presiden yaa karena dia petinggi di negara ini. Selain itu juga harus ada pengawasan yang melekat," tuturnya.

Baca juga:

- Usai Heboh Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg, Prabowo Panggil Bahlil Lahadalia

Sebelumnya, sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggeruduk Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (5/2/2025). 

Mereka ingin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat lantaran dinilai tak becus mengendalikan kelangkaan LPG 3 kilogram.