Kebutuhan paling mendesak para penyintas saat ini bukan hanya logistik, melainkan kepastian hidup.
Penulis: Dita Alyaulia
Editor: Sindu
KBR, Jakarta– Pemulihan pasca-bencana di Aceh masih lamban, meski banjir dan longsor terjadi lebih dari sebulan. Situasi itu memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan. Warga dan relawan pun bergerak membantu para penyintas di sejumlah wilayah terdampak.
Salah satu inisiatif datang dari Khaisar, warga Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Ia menginisiasi Relawan Petani Milenial untuk membantu korban bencana. Keterlibatannya bermula dari upaya membantu warga sekitar secara mandiri.
“Saya awalnya bantu-bantu sendiri ke warga sekitar. Tetapi, saya lihat ini enggak bisa kita atasi sendirian,” kata Khaisar kepada KBR, Senin, (05/01/2026).
Di Aceh Barat, ada sekitar sepuluh kecamatan terkena banjir bandang, 26-27 November 2025. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat lebih dari 7.400 jiwa di 64 desa terdampak, termasuk Meulaboh dan wilayah sekitarnya. Rumah Khaisar ikut terendam banjir.
“Saya juga korban. Rumah kena banjir, tetapi, ya, enggak seberapa parah,” ujarnya.
Hari kedua pascabanjir, Khaisar mulai menyalurkan bantuan makanan ke tetangga sekitar. Namun, kondisi lapangan yang sulit mendorongnya membentuk tim relawan.
“Jalan hancur, jembatan putus, enggak bisa diakses. (Beberapa lokasi) cuma bisa jalan kaki atau motor trail. Jalannya sudah jadi sungai. Saya membentuk tim relawan,” kata Khaisar.
Bersama dua rekannya, Khaisar menghimpun donasi melalui media sosial Relawan Petani Milenial dan mulai menyisir lokasi terdampak sejak awal Desember. Lebih dari 20 titik di Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah telah didatangi berjalan kaki, mengendarai motor trail, hingga melintasi jalur darurat.
Selain menyalurkan bantuan, relawan juga melakukan pendampingan sosial, termasuk bermain Didong (seni pertunjukkan) bersama anak-anak di Aceh Tengah dan membantu memasak bagi warga terdampak di Aceh Barat.
“Masih ada desa yang terisolasi. Memang penduduk di sana tidak ramai. Tetapi, satu orang juga manusia. Saya (akan) jadi relawan, sampai Aceh pulihlah. Insyaallah,” kata Khaisar.
Posko Kecil Terpinggirkan, Anak-Anak Mulai Hari Tanpa Sarapan
Kondisi tak cukup menggembirakan juga tergambar di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Qurnia Aini Bay, relawan dari Gerakan Sumut Mengajar menceritakan kisahnya ke KBR. Kata dia, para penyintas masih tinggal di sejumlah titik pengungsian. Hidup dalam ketidakpastian. Bantuan memang berdatangan, namun banyak yang tak kebagian.
Qabay terjun langsung ke lokasi bencana sejak 26 Desember 2025, atau sekitar sebulan setelah kejadian. Bersama sembilan relawan lain, Qabay menjalankan proyek pendampingan selama tiga hari yang berfokus pada pemulihan psikososial anak-anak dan perempuan terdampak bencana.
“Masyarakat di sana masih menunggu kepastian. Sebagian masyarakat yang rumahnya hilang, pasti mereka berharap rumah sementaranya segera selesai supaya mereka bisa hidup seperti biasa,” kata Qabay kepada KBR, Jumat, (09/01/2026).
Relawan Turun di Situasi Darurat
Gerakan Sumut Mengajar sejatinya bergerak di bidang pendidikan. Lantaran kondisi darurat, mereka memperluas peran. Tak hanya mendampingi proses belajar, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis penyintas.
Qabay menjelaskan, gagasan pendampingan tersebut lahir dari kebutuhan mendesak yang mereka temukan di lapangan.
“Suatu gagasan sehingga kami para relawan membuat satu proyek. Proyeknya ini sebenarnya hanya tiga hari, tetapi kita berfokusnya lebih ke trauma healing,” ujar Qabay.
Para relawan tidak hanya hadir sebagai pendamping kegiatan anak-anak, tetapi juga membawa bantuan.
“Kita juga bukan hanya membawa diri sebagai relawan, tetapi kita juga membawa beberapa donasi yang memang sudah berkolaborasi dengan beberapa pihak. Dan mereka memercayakan kepada kita untuk mengantarkan donasi mereka,” kata Qabay.
Namun, keterbatasan sarana transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan ke desa-desa terdampak.
“Kita bekerja sama dengan namanya Rumah Zakat. Kebetulan, Rumah Zakat ini punya transportasi seperti pick up yang bisa membawa beberapa donasi ketika dari Medan menuju ke lokasi bencana,” ujar Qabay.
"Dan, alhamdulillahnya, dengan bantuan Rumah Zakat, kolaborasi dengan Rumah Zakat, semua donasi dari kementerian, dari dinas, terus dari beberapa donatur juga akhirnya bisa dibawa ke lokasi bencana," imbuhnya.
Posko Kecil Luput dari Perhatian
Selama berada di salah satu desa di Tapanuli Tengah, Qabay menemukan ketimpangan penanganan antarposko pengungsian. Sejumlah posko kecil, meski berada di pinggir kota dan tepi jalan, nyaris tidak tersentuh bantuan pemerintah.
“Ada beberapa posko. Kita kebetulan posko yang bukan, yang enggak pernah didatangi oleh pemerintah,” ujar Qabay.
Di posko-posko tersebut, kebutuhan dasar para pengungsi sepenuhnya bergantung pada bantuan lembaga kemanusiaan nonpemerintah.
“Di sana ada bantuan, di sana juga ada dapur umum. Dapur umum itu dibantu oleh Asar Humanity gitu. Pokoknya yang gak dari pemerintahan. Bantuan dari para relawan Asar Humanity,” kata Qabay.
Menurutnya, perhatian pemerintah lebih banyak tertuju pada posko-posko besar yang mudah terlihat.
“Kalau dari saya lihat, dari berdasarkan pengalaman. Kalau posko yang kecil mereka seperti kurang sih menurut saya, termasuk kayak daerah-daerah ... itu gitu. Mereka memang hanya relawan-relawan itu yang membantu mereka,” ujar Qabay.
Padahal, jumlah pengungsi di posko kecil tidak sedikit dan kondisinya tidak kalah rentan.
“Pemerintahan itu kan lebih fokusnya posko yang besar-besar. Di situ ya terlihat banyak bantuan sampai berlimpah gitu. Kalau di posko-posko kecil banyak yang desa-desa terisolasi. Banyak yang tidak sampailah gitu ibaratnya,” kata Qabay.
Karena itu, keberadaan relawan masih menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan hidup para penyintas.
“Tetapi, untungnya ada beberapa banyaknya lembaga-lembaga relawan-relawan yang turut serta mendampingi para masyarakat dan akhirnya masyarakat jadi terbantu, jadi tetap bisa bertahan hidup,” ujar Qabay.
Ia juga memantau pembangunan hunian sementara bagi korban bencana yang diinisiasi pemerintah.
“Ya, mungkin di desa-desa yang terkena dampak itu mereka juga sudah punya data berapa masyarakat yang butuh rumah hunian. Mungkin setelah itu baru mereka membawa para pengungsi langsung ke rumah hunian. Mungkin itu, ya, inisiatif dari pemerintah. Dari yang saya lihat,” kata Qabay.
Namun, proses pemulihan tersebut dinilai masih akan memakan waktu cukup panjang.
“Memang sudah ada pendataan itu. Dan pembangunannya juga masih dalam proses tahap pembangunan. Tetapi belum dimulai memang. Masih akan ... Sepertinya proses pemulihan masih lama sih,” ujar Qabay.
Anak-Anak Memulai Hari Tanpa Sarapan
Temuan paling mengusik Qabay adalah kondisi anak-anak di pengungsian. Selama tiga hari pendampingan, ia menyaksikan anak-anak memulai aktivitas sejak pagi dalam keadaan belum makan.
“ketika saya sampai di sana jam 8 pagi, anak-anak tetap semangat mau melaksanakan senam pagi, padahal mereka belum sarapan apa-apa. Terus mereka nanya saya, kakak ada bawa nasi? Tetapi, kami enggak ada bawa nasi sama sekali,’” tutur Qabay.
Para relawan hanya mampu membagikan roti dan susu yang dibawa secara terbatas.
“Kami pikir sarapan itu bisa jam 10. Tetapi, ternyata setelah kami lama bermain di situ, sarapan tidak keluar juga. Anak-anak tetap enggak sarapan, kami lihat. Jadi dari pagi itu anak-anak hanya makan roti yang kami kasih,” kata Qabay.
Meski lapar, anak-anak tetap bersemangat mengikuti kegiatan bersama relawan.
“Mereka mau terus-terusan bermain. Kami sebenarnya bukan karena lelah mau bermain dengan mereka. Tetapi, kami memikirkan, kalian belum sarapan lo. Maksudnya kalian mau main terus? Istirahat dulu? Seperti itu, kan. Tetapi, semangat mereka itu sangat luar biasa,” tutur Qabay.
Ia mengira anak-anak akan mendapatkan makanan pada waktu makan siang. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya.
“Di jam 12 siang sudah waktunya makan. Kami pikir seperti itu, ya. Ternyata makan siang itu belum juga ada,” ujar Qabay.
Menunggu Kepastian
Selain persoalan pangan, Qabay juga menyoroti kondisi pengungsian yang belum ramah perempuan dan anak.
Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, ia menilai tenda pengungsian masih jauh dari standar ramah perempuan dan anak.
“Seharusnya perempuan itu dibedakan dengan laki-laki. Tetapi, karena keterbatasan tenda, ya kita juga nggak bisa bilang apa-apa,” ujar Qabay.
Ia menggambarkan kondisi satu tenda yang dihuni beberapa keluarga tanpa sekat yang layak.
“Kebetulan di situ ada dua tenda BNPB, di dalam satu tenda itu hiduplah beberapa keluarga, dan keluarganya itu hanya dibatasi tikar, dibagi pembatas. Misalnya satu keluarga ada empat orang, bapaknya ibunya, terus anaknya dua. Mereka hidup di satu persegi itu aja. Satu persegi, terus kalau malam mereka pakai kelampu,” tutur Qabay.
Sementara itu, fasilitas sanitasi dibangun swadaya warga terdampak.
“Dia yang melakukan semua masyarakat yang terdampak. Bagaimana caranya masyarakat di lingkungannya itu terus bisa melanjutkan kehidupan yang mereka bentuk. Mereka buat toilet darurat di sana,” kata Qabay.
Menurutnya, kebutuhan paling mendesak para penyintas saat ini bukan hanya logistik, melainkan kepastian hidup.
“Karena memang untuk bertahan hidup itu sih yang lebih sulit. Mereka mungkin memang udah dijanjikan bakalan dapat hunian rumah sementara, tetapi untuk menunggu waktu itu, bagaimana cara mereka bertahan hidup tanpa bekerja, apakah ada solusi untuk itu,” ujar Qabay.
Ia menggambarkan keseharian pengungsi yang kini nyaris tanpa aktivitas produktif.
“Mereka masih bingung dengan kehidupan mereka sekarang ... Mereka betul-betul enggak punya kehidupan gitu. Jadi, mereka hanya bangun, nangkal, duduk. Biasanya mereka bekerja. Itu sih, mereka ingin kepastian itu juga untuk keberlangsungan hidup ke depannya,” tutur Qabay.
Ribuan Relawan Bergerak, Negara Dinilai Belum Hadir Merata
Di tengah keterbatasan penanganan, relawan masih menjadi salah satu tulang punggung penanganan bencana. BNPB mencatat, hingga 20 Desember 2025, 13.551 relawan dari 352 lembaga terdaftar di sistem Desk Relawan BNPB. Mereka turun langsung ke lapangan di tiga provinsi di Sumatra.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan karena banyak relawan bergerak spontan.
Penyelenggara negara juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Satgas ini diketuai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Staf Umum TNI Richard Tampubolon sebagai wakil ketua. Lalu, ada Menko PMK Pratikno sebagai ketua dewan pengarah. Anggaran Rp60 triliun disiapkan untuk penanganan darurat, rekonstruksi, dan pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Menyikapi respons pemerintah, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengeluarkan rilis pers pada 24 Desember 2025.
Koalisi menilai penanganan krisis berjalan lamban. Mereka mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengusulkan penetapan status bencana nasional. Menurut koalisi, pola “warga bantu warga, korban bantu korban” telah berlangsung terlalu lama.
Lebih dari empat pekan pascabencana, banyak warga masih bertahan di pengungsian darurat. Lumpur dan kayu masih menumpuk di rumah dan permukiman. Di Pidie Jaya, ketinggian lumpur mencapai dua meter, memaksa sebagian warga mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk membersihkan rumah.
Koalisi juga mencatat 70.326 jiwa masih terisolasi di wilayah tengah Aceh, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tengah, meski sebagian akses mulai dibuka.
Kemarin, Senin, 12 Januari 2026, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana kembali bersuara menanggapi perpanjangan ketiga darurat bencana oleh gubernur Aceh. Perpanjangan itu dinilai kegagalan negara menangani banjir dan longsor pada masa darurat.
Mereka kembali mendesak penetapan darurat bencana nasional untuk bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Krisis Berkepanjangan, Kepastian Hidup Jadi Tuntutan
Hampir tujuh pekan pascabencana, BNPB mencatat 1.180 jiwa meninggal, sekitar 145 orang masih hilang, dan 238 ribu orang masih mengungsi di tiga provinsi. Bencana berdampak pada 1.580 desa, dengan 22 desa dan dusun hilang di tujuh kabupaten/kota di Aceh.
Di tengah krisis yang belum pulih, relawan masih terus bergerak.
“Kebetulan kita masih melanjutkan proyek di Langkat sekarang di Aceh Tamiang. Jadi, kita punya beberapa relawan, 150 relawan lagi yang akan turun ke desa-desa tertentu,” kata Qabay.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan hunian sementara, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup penyintas.
“Mereka ingin kepastian itu juga untuk keberlangsungan hidup ke depannya,” kata Qabay.
Baca juga:
