Ini menjadi kali pertama sejak 2001, seorang politisi, bukan teknokrat dan juga bukan diplomat ditunjuk sebagai menteri luar negeri.
Penulis: Agus Luqman
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk kader muda Partai Gerindra Sugiono sebagai menteri luar negeri di kabinet baru. Ini menjadi kali pertama sejak 2001, seorang bukan teknokrat dan juga bukan diplomat ditunjuk sebagai menteri luar negeri, menurut The Strategist The Australian Strategic Policy Institute (API). Terakhir kali menteri luar negeri dijabat politisi adalah di era Presiden Abdurrahman Wahid, ketika itu jabatan ditempati Alwi Shihab.
Pada saat Prabowo melakukan kunjungan sebagai Menteri Pertahanan ke Canberra, Australia, Agustus 2024 lalu, ia didampingi dua orang pimpinan Komisi bidang Luar Negeri DPR RI yaitu Meutya Hafid (ketua komisi I) dan Sugiono (wakil ketua Komisi I). Dua orang ini kemudian menjadi pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih.
Sugiono termasuk orang dekat Prabowo. Ia kerap disebut sebagai anak ideologis Prabowo. Sugiono dikabarkan pernah mendapat beasiswa pendidikan, saat Prabowo masih menjabat Komandan Kopassus TNI AD.
Sugiono lahir di Takengon Aceh, 11 Februari 1979. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Aceh, sebelum melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang dan lulus 1997. Ia melanjutkan kuliah di Norwich University Amerika Serikat, dan meraih gelar sarjana di bidang teknik komputer.
Sugiono selanjutnya terjun ke dunia militer, dan mengikuti pendidikan calon perwira TNI di Akademi Militer (Akmil) Magelang, lulus 2002. Setelah lulus, ia berpangkat Letnan Dua korps Infanteri TNI Angkatan Darat. Pada 2004, ia memutuskan terjun ke dunia politik.
Saat Partai Gerindra dibentuk sebagai kendaraan politik Prabowo Subianto pada 6 Februari 2008, Sugiono termasuk salah satu anggota Dewan Pendiri Partai Gerindra. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I dan masuk di Komisi I yang membidangi urusan pertahanan dan luar negeri.
Karir politiknya cepat, hingga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil yang sama.
Ia dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI pada September 2023, menggantikan kader Gerindra Bambang Kristiono. Dalam posisinya sebagai pimpinan Komisi I DPR RI, Sugiono sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Ia terlibat dalam berbagai pertemuan dengan pejabat tinggi dari negara-negara sahabat untuk membahas isu-isu strategis seperti pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi.
Baca juga:
Sebagai kader Gerindra dan loyalis Prabowo, Sugiono rajin membela ketua umum partainya. Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo 2019-2024, Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan. Namun, Komisi I DPR RI jarang bisa menggelar rapat kerja dengan Prabowo. Ini memicu kritik dari kalangan anggota Komisi I DPR, sehingga muncul wacana pemanggilan paksa Prabowo ke DPR.
"Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas," kata anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon pada Mei 2021.
"Apa perlu kami panggil paksa. Kami memang punya ketentuan memanggil paksa, DPR bisa panggil paksa. Kami hampir setahun tidak bertemu dengan Menhan di sini," katanya.
Meski begitu, Sugiono sebagai Kepala Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I DPR membantah rencana pemanggilan paksa itu. Ia menyebut, pernyataan Effendi Simbolon tidak mewakili Komisi I DPR RI.
Sejauh ini belum ditemukan bagaimana pandangan politik luar negeri Sugiono. Meskipun, ia kerap disebut memiliki kesamaan visi dan misi dengan Prabowo, atau mengadopsi pandangan-pandangan Prabowo dalam pernyataannya. Terutama di bidang pertahanan nasional, kedaulatan negara hingga pembangunan ekonomi.
