DPRD Surabaya, Jawa Timur, pesimistis terhadap rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak pada 19 Juni mendatang.
Penulis: Eko Widodo
Editor:

KBR, Surabaya - DPRD Surabaya, Jawa Timur, pesimistis terhadap rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak pada 19 Juni mendatang.
Sebab, hingga kini masih banyak warga yang memprotes. Selain itu, belum ada lapangan usaha alternatif bagi warga yang berada di sekitar lokalisasi. Mereka menggelar demo dan memblokade jalan.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono berharap penutupan lokalisasi Dolly tidak berujung seperti penutupan tiga lokalisasi sebelumnya yakni Tambak Asri, Sememi dan Klakah Rejo.
Menurut Baktiono, penutupan di tiga lokalisasi itu adalah sebuah kegagalan. Karena, akibat penutupan tersebut, rumah-rumah prostitusi terselubung di lokasi itu kini berkembang pesat. Di tiga lokasi itu kini muncul tempat hiburan baru seperti rumah karaoke, rumah hiburan dan warung remang-remang.
Sementara itu, kata Baktiono, janji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membuka lapangan kerja alternatif seperti membuka pasar dan rumah kreatif hingga ini belum terealisasi.
“Persiapan Pemkot masih belum matang, soal penutupan. Seharusnya perlu disiapkan dulu lapangan kerja seperti areal perdagangan, pasar dan rumah kreatif sebelum ditutup,” ujar Baktiono.
Baktiono menambahkan, memulangkan PSK sangat mudah, mengingat sebagian besar PSK bukan warga asli Surabaya. Namun, kata dia, perlu dipikirkan adalah dampak yang ditimbulkan bagi warga yang terlanjur menggantungkan hidupnya dengan membuka tempat usaha. Milsanya sajatoko pakaian, toko emas, bekerja sebagai tukang laundry dan membuka warung makanan didaerah sekitar lokalisasi tersebut.
Editor: Anto Sidharta