Dengarkan

KBR68H,Jakarta - Penetapan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) awal bulan depan diperkirakan molor. Sekretaris Pekerja Muda KSPI, Marmin Hartono menilai Dewan Pengupahan belum memiliki acuan jelas dalam penentuan KHL. Akibatnya, kata dia, pembahasan KHL di Dewan Pengupahan jalan di tempat karena ketidakjelasan peraturan.

“Jadi ketika di Dewan Pengupahan sudah mulai jalan, Presiden SBY mengeluarkan Inpres yang di dalamnya memuat memerintahkan ke Menakertrans untuk membuat regulasi baru. Sementara ketika ditunggu tidak muncul. Ketika mereka mulai jalan lagi, muncul lagi Permen 7 yang baru keluar seminggu  lalu. Sementara ini sudah masuk hitung-hitungan. Ketika surveinya menggunakan aturan yang lama, mereka harus menggunakan aturan yang baru. Ini kan tidak nyambung juga,”ujar Marmin kepada KBR68H

Sekretaris Pekerja Muda KSPI, Marmin Hartono memberikan contoh pembahasan KHL di Bogor, Jawa Barat, sampai saat ini baru sampai pada tahapan survei. Padahal seharusnya tahapan KHL sekarang sudah masuk tahap penghitungan sehingga dapat ditentukan besaran KHL awal November nanti. Selain itu, KHL juga molor karena perbedaan penentuan komponen KHL. Lima contoh komponen KHL yang masih jadi perdebatan di antaranya komponen item rumah, transportasi, jatah air, kebutuhan sosial dan alat komunikasi. Kemudian jika ditotal akan menjadi 84 item, sementara pemerintah hanya menyepakati 60 item KHL