"Enggak ada (bansos). PPN tidak ada kaitannya dengan bansos khusus, karena memang dari 11 persen naik menjadi 12 persen itu betul-betul sudah diseleksi, ya"
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial (bansos) khusus untuk menghadapi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menurut Cak Imin, keputusan ini telah melalui pertimbangan matang terkait dampaknya terhadap masyarakat.
"Enggak ada (bansos). PPN tidak ada kaitannya dengan bansos khusus, karena memang dari 11 persen naik menjadi 12 persen itu betul-betul sudah diseleksi, ya, mana yang tidak boleh naik, mana yang naik. Sehingga memungkinkan untuk tetap tumbuh ekonomi, melindungi, dan memfasilitasi. Dan uang tambahannya untuk keperluan subsidi semua jenis," ujar Muhaimin kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (25/12).
Baca juga:
- PPN 12 Persen, Perlambat Ekonomi dan Picu Pembangkangan Sipil
- Gerakan Tolak PPN 12 Persen Meluas, dari Mahasiswa hingga K-Popers
"Ya, jadi UMKM dan wisata yang berkaitan dengan hajat orang banyak, itu nggak kena. Yang kena adalah sektor-sektor barang mewah, berbagai barang-barang yang di luar kebutuhan dasar," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan kebijakan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan mulai diberlakukan pada awal tahun depan. Namun, barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, tepung terigu, dan gula industri dikecualikan dari kebijakan ini. Keputusan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kebijakan ini pun menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Gerakan tolak PPN 12 persen ramai disuarakan di media sosial hingga gerakan turun ke jalan. Tak hanya kalangan buruh dan UMKM, penolakan juga disuarakan anak-anak muda, mahasiswa, gamers, hingga K-Popers.
Hingga saat ini, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ditandatangani sebanyak 194.380 orang.
