Pemerintah pusat mempertanyakan kelambanan pemerintah daerah terkait kasus busung lapar dan gizi buruk di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.
Penulis: pipit permatasari
Editor:
KBR68H, Jakarta - Pemerintah pusat mempertanyakan kelambanan pemerintah daerah terkait kasus busung lapar dan gizi buruk di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri mengatakan, seharusnya kelaparan tidak boleh terjadi. Pasalnya, di tiap-tiap daerah disiapkan buffer stok atau lembaga penyangga stok beras cadangan nasional yang bisa dipergunakan dalam kondisi darurat. Kata dia, pemerintah daerah setempat seharusnya cekatan untuk mengambil beras cadangan itu sehingga tidak timbul korban. Salim menambahkan, selain beras, buffer stock juga menyediakan obat-obatan dan kebutuhan lainnya.
"Kepala daerah bisa mengambil dari cadangan beras nasional itu bisa seratus ton. Itu disiapkan dari cadangan nasional kita. Jadi mestinya tidak boleh ada yang busung lapar, kekurangan makanan itu terjadi. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan kondisi semacam itu," ujar Salim Segaf Al Djufri saat dihubungi KBR68H.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri menambahkan, jumlah cadangan beras nasional yang berada di Papua seharusnya bisa memenuhi kebutuhan delapan ribuan orang.
Sebelumnya, LSM Belantara mendesak Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Papua Barat segera mendistribusikan obat-obatan ke sejumlah kampung yang dilanda gizi buruk dan busung lapar. Di distrik Kwor Papua Barat. Sebanyak 90-an orang meninggal akibat busung lapar dan gizi buruk. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak.
