Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menolak pembelaan dan memutuskan untuk melanjutkan persidangan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Lutfi Hasan Ishaq, terdakwa kasus dugaan suap impor daging sapi. Selain kasus suap, Luthfi juga didakwa melakukan t
Penulis: Yudi Rachman
Editor:
KBR68H, Jakarta – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menolak pembelaan dan memutuskan untuk melanjutkan persidangan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Lutfi Hasan Ishaq, terdakwa kasus dugaan suap impor daging sapi. Selain kasus suap, Luthfi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ketua Majelis Hakim, Gusrizal menilai, keberatan yang diajukan bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut dinilai tidak berdasar. Hakim menyatakan gugatan yang diajukan tim Jaksa KPK sudah memenuhi asas penuntutan dan tidak menyalahi aturan.
“Mengingat pasal 143 dan pasal 158 UU No.8 1981 tentang hukum acara pidana dan UU 46 tentang Tindak Pidana Korupsi, mengadili menyatakan keberatan tim kuasa hukum saudara Lutfi Hasan Ishaq tidak dapat diterima, menyatakan sah tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK, sebagai dasar pemisahan dan mengadili perkara atas nama terdakwa Lutfi Hasan Ishaq, memerintahkan penuntut umum untuk memisahkan perkara tersebut, meneguhkan biaya hingga keputusan akhir,” ujar Gusrizal di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/7).
Ketua Majelis Hakim Tipikor, Gusrizal menambahkan, dalam putusan itu, dua anggota Majelis Hakim berbeda pendapat soal penuntasan perkara tindak pidana pencucian uang yang digelar di Pengadilan Tipikor. Menurut mereka, tindak pidana pencucian uang harus diadili di Pengadilan Negeri.
Editor: Suryawijayanti
