Dengarkan

KBR, Jakarta- Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) mengungkapkan, skema distribusi dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak transparan membuka peluang bagi korupsi dan inefisiensi anggaran. Peneliti Celios, Jaya Darmawan mengungkapkan, lembaganya pernah melakukan simulasi terkait alokasi anggaran tersebut.

“Kami membuat simulasi dari anggaran yang seharusnya Rp15.000, kami simulasikan Rp5000 nya itu lari ke fee operator, ini kan mengurangi kualitas anggaran, karena kuantitas nya berkurang. Dalam hitungan kami inefisiensi nya itu hingga Rp57 triliun, sesuai dengan rencana di tahun ini, karena mengambil persentase yang signifikan. Bahkan potensi inefisiensi atau korupsi bahkan itu hingga Rp131 triliun kalau alokasinya di ketok Rp400 triliun di tahun-tahun yang akan datang. ” ujar Jaya kepada KBR, Minggu (9/3/2025).

Peneliti Celios, Jaya Darmawan juga menyoroti struktur distribusi MBG yang sentralistik melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, unit ini memiliki modal besar, ditunjuk langsung oleh pusat, dan bahkan beberapa daerah dioperasikan oleh militer, sehingga membuka peluang terjadinya fraud.

“Kebijakan ini minim transparansi dan perencanaan yang matang. Risiko lainnya adalah proses tender tertutup, salah sasaran penerima, hingga penurunan kualitas makanan yang bisa berdampak pada kadar gizi dan keamanan konsumsi,” jelasnya.

Jaya menilai anggaran MBG harus lebih realistis dan tepat sasaran. Berdasarkan data Susenas 2023, ia memperkirakan kebutuhan sebenarnya hanya sekitar Rp117 triliun per tahun, jauh lebih kecil dibanding alokasi Rp171 triliun yang direncanakan pemerintah.

“Sebaiknya program ini difokuskan ke daerah 3T, masyarakat miskin, dan ibu hamil. Selain itu, distribusi dana lebih baik diberikan langsung ke sekolah seperti skema BOS, atau bahkan langsung ke penerima manfaat seperti program PKH, untuk menghindari kebocoran anggaran,” katanya.

Lebih lanjut, Jaya menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program ini. Ia meminta KPK, Kejaksaan, dan BPK bekerja secara independen tanpa intervensi politik.

"Transparansi data harus diperbarui secara rutin oleh BGN agar publik bisa mengawasi. Jangan sampai kritik dari akademisi atau masyarakat justru dibungkam, karena dana ini adalah dana publik,” tegasnya.

Guna program tetap berkelanjutan, Jaya menyarankan pemerintah mempertimbangkan kebijakan fiskal tambahan, seperti pajak kekayaan, pajak karbon, dan pajak profit infiltrasi, untuk menghindari pemangkasan anggaran di sektor lain yang lebih krusial bagi masyarakat.

Temuan KPK

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dalam harga per porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut, pengurangan harga diperkirakan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi.

Temuan ini muncul setelah pertemuan antara Setyo Budiyanto dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu pekan lalu. Setyo menegaskan, informasi ini masih perlu diverifikasi dan divalidasi, tetapi penting untuk segera ditindaklanjuti secara preventif.

"Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi, ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontra produktif," ujar Setyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto memastikan dugaan kecurangan ini terjadi bukan di tingkat pemerintah pusat, melainkan di daerah. Oleh karena itu, KPK menyarankan agar BGN meningkatkan pengawasan serta transparansi anggaran. Pemerintah juga diminta memperkuat pemantauan dengan melibatkan masyarakat dan teknologi untuk memastikan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.

Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi merespons temuan KPK tersebut. Kata dia, BGN akan memverifikasi temuan KPK tersebut jika informasi detil sudah diketahui, termasuk lokasi terjadinya pemangkasan anggaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan tida ada kecurangan terkait harga program MBG. Ia mengatakan, perbedaan harga disebabkan oleh variasi pagu bahan baku berdasarkan kategori penerima dan indeks harga di setiap daerah.

Menurut Dadan, anak usia PAUD hingga kelas 3 SD mendapatkan pagu Rp8.000 per porsi, sedangkan anak di atas kategori tersebut menerima Rp10.000 per porsi. Ia mengatakan, KPK belum memperoleh penjelasan detil mengenai mekanisme perbedaan pagu tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menambahkan, pihaknya juga telah menggandeng lembaga pengawas, seperti Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG.

Baca juga:

• KPK dan BGN Diminta Tuntaskan Dugaan Pengurangan Anggaran Menu Makan Bergizi
• Wacana Menu Serangga di Program Makan Bergizi Tuai Polemik