KBR, Jakarta - Kontroversi mobil dinas untuk menteri dan pejabat setingkat menteri akhirnya berakhir.
Penulis: M Irham
Editor:
KBR, Jakarta - Kontroversi mobil dinas untuk menteri dan pejabat setingkat menteri akhirnya berakhir. Kementerian Sekretariat Negara melalui situs resmi setneg.go.id menyatakan menghentikan pemesanan puluhan unit kendaraan bermerk Mercedes itu.
"Seiring perkembangan aspirasi publik, Kementerian Sekretariat Negara memutuskan bahwa pengadaan kendaraan dinas menteri/pejabat setingkat menteri tersebut tidak dilanjutkan," tulis situs tersebut.
Sekretariat Negara juga mengatakan, pengadaan kendaraan dinas menteri/pejabat setingkat menteri tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi-JK. Kendati demikian, Setneg menyatakan, proses pengadaan kendaraan dinas tersebut sudah dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundangan, antara lain memanfaatkan sistem e-procurement itu telah selesai dilaksanakan.
Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo keberatan dengan pengadaan kendaraan dinas baru senilai hampir Rp 92 miliar untuk menteri dan pejabat setingkat menteri. Menurut Jokowi pengadaan kendaraan yang telah dianggarkan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut memboroskan duit negara. Kata Jokowi, menteri dan pejabat setingkat menteri di bawah kepemimpinannya masih bisa menggunakan mobil dinas yang lama.
