Larang Warga Ikut Pemilu, TPNPB Ancam Siapkan Pasukan

""Militer kan dia akan tempuh jalur militer, dan 5 kota di pegunungan tengah, wilayah yang polisi bilang masuk segitiga hitam, segitiga hitam itu sudah siap,""

KBR, Jakarta- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sudah menyiapkan pasukan sebagai bagian dari memboikot pemilu 17 April 2019. Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, mereka sudah menyiapkan aksi militer saat pesta demokrasi lima tahunan Indonesia tersebut.

Sebby mengatakan, pemboikotan ini dilakukan karena mereka tidak mengakui pemerintah Indonesia, dan menolak disebut sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan program yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk pemilu.

"Wilayah (Komando)  menyiapkan  tembakan-tembakan untuk melarang,   tidak boleh ikut pemilu. Itu   sikap militer namanya. Kalau masyarakat sipil melakukan boikot pemilu dengan damai, misalnya mereka mungkin golput, itu urusan masyarakat sipil, dan aktivis-aktivis pejuang Papua Merdeka yang di kota, termasuk KNPB. Tapi militer kan dia akan tempuh jalur militer, dan 5 kota di pegunungan tengah, wilayah yang polisi bilang masuk segitiga hitam, segitiga hitam itu sudah siap," kata Sebby melalui telepon kepada KBR, Jumat (5/4/2019).

Tak Mau Dialog, TPNPB Tawarkan Perundingan Segitiga dengan Pemerintah  

Menlu: Pertemuan Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa Tak Bahas Papua 

Sebby menambahkan, pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sudah disiapkan dan tersebar di 31 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di seluruh wilayah Papua.

"Kami sudah umumkan, kami mempunyai 31 Kodap (Komando Daerah Pertahanan) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di seluruh Papua dari Sorong sampai Merauke. Tapi dalam pengumuman boikot pemilu kan kita menulis bahwa secara militer siap, berarti lakukan aksi militer begitu. Yang belum, berarti mereka akan sesuaikan dengan keadaan di daerah," ujar dia.

Sebby juga menyerukan kepada masyarakat Papua agar tidak perlu ikut pemilu. Kata dia, selama ini masyarakat Papua hanya dipaksa saja untuk ikut pemilu oleh orang orang yang berkepentingan ingin menduduki jabatan tertentu.

"Kami kan sampaikan bahwa rakyat tidak perlu ikut pemilu. Pemilu dari 1971 sampai hari ini, rakyat Papua ikut itu hanya dipaksa, diiming-iming saja oleh orang-orang kepentingan mau duduk jabatan di kursi DPR kah, gubernur kah, presiden kah, menteri kah, itu saja. Sementara rakyatnya hanya makan angin saja," pungkasnya. 

Editor: Rony Sitanggang

• boikot pemilu
• Papua Merdeka
• ULMWP
• OPM
• KNPB