KBR, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menawarkan jalan perundingan dengan Indonesia.
Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pihaknya ingin agar Papua Barat berunding dengan Indonesia, dengan syarat melibatkan pihak ketiga yang netral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mediator.
"Kami prinsipnya tidak ada dialog. Yang kami tawarkan adalah tingkat tinggi dari semua proses, yaitu perundingan segitiga. Artinya, Indonesia, Papua Barat dan pihak ketiga negara atau barang-barang PBB yang mediasi untuk kita berunding. Dialog kami tidak butuh. Kami butuh perundingan segitiga. Indonesia, Papua Barat dan pihak ketiga yang netral," kata Sebby pada KBR (11/12/2018).
Ia mengatakan, jika Indonesia enggan berunding dengan Papua Barat, pihak TPNPB-OPM tidak akan berhenti untuk berperang. Sebby mengatakan, TPNPB siap untuk perang terbuka dengan Indonesia.
"Kami tidak akan berhenti perang, kami akan justru lebih besar lagi. Revolusi di papua, jika Indonesia tidak mau dialog. Itu kami akan punya persiapan perang terbuka, lebih besar lagi kami bikin," kata Sebby.
Baca juga:
-
Pemerintah Tolak Berunding dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
-
Penembakan Pekerja Trans Papua, OPM Klaim Bertanggungjawab
Penembakan Nduga Melanggar HAM
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek transpapua di Kabupaten Nduga melanggar hak asasi manusia. Jusuf Kalla menyebut penembakan itu dilakukan kelompok yang tidak berpihak terhadap NKRI.
Menurutnya, kelompok tersebut selalu memutarbalikkan fakta, serta menyalahkan pemerintah dan militer.
“Apa yang terjadi di Papua minggu lalu tentu kita juga menyadari siapa yang melanggar HAM? Tentu bukan tentara. Tapi sebaliknya. Masyarakat yang anti-pemerintah sangat melanggar hak asasi manusia. Harus kita pahami, karena ada cenderung yang melanggar HAM selalu pemerintah, selalu orang lain,” kata Kalla saat memberi sambutan Peringatan HAM Internasional di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Jusuf Kalla menganggap selama ini negara selalu menjadi korban atas aksi pembunuhan oleh kelompok tersebut. Aksi mereka, kata JK, tanpa dasar dan ujung-ujungnya merugikan seluruh warga sipil. Meski begitu, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.
“Tetapi juga masyarakat melanggar HAM. Membunuh tanpa alasan kepada yang menggarap di Papua itu. Itu pelanggaran hukum yang berat. Aparat, pemerintah, juga dihilangkan hak-haknya, sehingga kita harus menyelesaikan itu,” tambahnya.
Baca juga:
-
Komnas HAM: Tentara Pembunuh Theys Jadi Ka BAIS TNI itu Menyakitkan!
-
Baku Tembak TNI-OPM di Tembagapura, 100 Warga Mengungsi ke Hutan
Editor: Agus Luqman
Besarnya potensi konser taraf internasional datangkan cuan untuk bangsa.
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
Mempercepat masa penanaman terutama untuk komoditas padi dengan menggunakan bibit yang lebih tahan kekeringan.
Penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan lebih baik dari segi kualitas pelayanan. Pada tahun lalu, Kementerian Agama mengevaluasi sejumlah catatan.
Menteri BUMN Erick Thohir beralasan, kebijakan itu sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan candi sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata.
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut soal kontestasi Pemilu 2024.
