Menlu: Pertemuan Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa Tak Bahas Papua

Pertemuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan Papua,

BERITA , NASIONAL

Kamis, 31 Jan 2019 21:43 WIB

Author

Heru Haetami

Menlu: Pertemuan Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa Tak Bahas Papua

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berbincang dengan Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha, usai rapat kerja tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri 2018 , termasuk

KBR, Jakarta - Kementerian Luar Negeri menegaskan pertemuan ulasan universal periodik dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss tidak membahas kebebasan Papua.

Menurut Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi hadirnya Benny Wenda, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dikabarkan menyerahkan petisi tuntutan referendum kemerdekaan Papua ke Komisi Tinggi HAM PBB, bukan delegasi resmi perwakilan Vanuatu di pertemuan tersebut.

"Jadi sudah jelas dari penjelasan KT-HAM itu sudah sangat jelas posisinya bahwa terjadi not good intention, kemudian merasa di-caught by surprise dan pertemuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan Papua," kata Retno saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/01/2019).

Retno mengatakan, Komisioner Tinggi HAM PBB juga terkejut akan kehadiran Benny Wenda yang menganggap dirinya delegasi yang mewakili negara dari samudera Pasifik itu.

Ia yakin, Dewan HAM PBB tidak akan menindaklanjuti petisi permintaan referendum bagi Papua.

"Benny sudah memberikan intensi buruk pada PBB dengan menjadi delegasi tidak resmi pada pertemuan ulasan universal periodik dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Ditambahkannya, pemerintah Indonesia juga telah melayangkan nota protes ke Vanuatu karena memasukkan Benny Wenda sebagai delegasinya. Indonesia tidak akan mundur, apalagi jika menyangkut kedaulatan wilayah.

"Kita sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kita sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu. Bahwa dalam hubungan diplomatik, sekali lagi rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi, karena kita ingat, salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah prinsip menghormati kedaulatan negara lain," pungkasnya.

Disinggung mengenai petisi yang kabarnya ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat, Retno Marsudi belum bisa memastikan keberadaannya.

"Saya tidak bisa bicara, (itu) klaim dia (Benny Wenda), karena sekali lagi, pattern-nya Benny Wenda itu biasanya manipulatif, fake news sehingga kita belum bisa mengatakan apapun tentang 1,8 (petisi)," katanya.

Sementara itu, Komisi yang membidangi Luar Negeri DPR meminta pemerintah agar tidak menyepelekan hal tersebut.

Wakil ketua komisi bidang luar negeri DPR, Hanafi Rais mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah diplomatik yang efektif.

"Itu jangan dianggap sepele, sekaligus juga langkah diplomatik yang dilakukan pemerintah harus efektif terutama Kemenlu baik dengan cara yang persuasif cara negosiasi dan itu semua tentu sekarang ini menjadi penting," kata Hanafi Rais di lokasi yang sama.

Hanafi menambahkan pemerintah harus tegas mengambil langkah sebab hal ini bisa menjadi sorotan Internasional.

Namun, Hanafi percaya Kementerian Luar Negeri punya kapasitas yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi konflik diplomasi.

Sebelumnya, Gerakan Pembebasan Papua Barat dikabarkan telah menyampaikan petisi berisi 1,8 juta tanda tangan yang menuntut referendum kemerdekaan kepada Ketua Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet.

Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengaku, PBB akan mengirim misi pencari fakta ke Papua Barat untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran HAM.

Editor: Kurniati 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tak Berpihak Pada Nelayan, Pemerintah Didesak Revisi Perda Zonasi Wilayah Pesisir