VICRA: Merangkul Kelompok Rentan untuk Masa Depan Iklim Berkelanjutan

Program VICRA memberikan dukungan kepada inisiatif akar rumput untuk menyusun dan melaksanakan aksi iklim sesuai dengan konteks lokal.

KBR, Jakarta - Konsorsium VICRA yang terdiri dari 10 organisasi, termasuk PATTIRO, Konsepsi, Transform, Ayo Indonesia, Bengkel APPEK, YKWS, YPPS, LP2M, PKBI Sumatera Barat, dan Mitra Bentala, selenggarakan Seminar Nasional dan Closing Ceremony Program VICRA pada Selasa, 13 Agustus 2024 di Jakarta. Program ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun ketahanan iklim yang inklusif dan merayakan pencapaian yang bisa menginspirasi aksi lebih lanjut. Dalam aktivitasnya, VICRA juga didukung oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia.

Selama Periode 2021-2024, VICRA telah mencapai tonggak penting, antara lain membuka ruang publik untuk aksi adaptasi iklim, terutama di sektor pertanian. VICRA juga mendorong kebijakan inklusif dan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan berketahanan iklim di desa yang tersebar di 9 kabupaten dan 4 provinsi.

Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian PPN/Bappenas, mengungkapkan bahwa dalam arah kebijakan pembangunan nasional RPJPN 2025-2045, Pemerintah Indonesia mendorong penerapan Climate Smart Agriculture sebagai respons adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian. Hal ini dilakukan melalui modernisasi teknologi dan irigasi pertanian, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal, serta penguatan System Rice Intensification (SRI).

"Climate Smart Agriculture mendorong intensifikasi melalui perbenihan, perbaikan pupuk, regenerasi petani, smart agriculture, dan asuransi petani sebagai inovasi adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian," ujar Vivi.

Program VICRA juga memberikan dukungan kepada inisiatif akar rumput untuk menyusun dan melaksanakan aksi iklim sesuai dengan konteks lokal. Salah satu contoh di Sumatera Barat adalah inisiatif Sekolah Iklim Petani Perempuan (SIPP) yang diinisiasi oleh PKBI Sumatera Barat. Selain itu, terdapat pelibatan kelompok rentan dan advokasi berbasis bukti yang meningkatkan perhatian para pihak terhadap aksi berketahanan iklim.

Selain di Sumatera Barat, Program VICRA berkontribusi dalam mengadvokasi dan memfasilitasi agar isu perubahan iklim menjadi salah satu prioritas antara lain dalam

1. MoU antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi NTB No. NK 07/M PPN/08/2023 dan 415.4/21/Pem dan OTDA/VIII/2023,
2. RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026,
3. RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026,
4. RPJPD Tahun 2025–2045 dan RPJMD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat,
5. RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pesawaran,
6. PERNA (Peraturan Desa) tentang pertanian dan perlindungan sumber air bersih masih dalam pembahasan dan perencanaan dengan melibatkan pemerintah desa, badan musyawarah (bamus), dan tokoh Masyarakat,
7. Surat Keputusan Bupati Nomor B.290/17-SK-2-22 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Responsif Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Lampung Timur,
8. Dokumen Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Tangguh Berketahanan Iklim 2024-2045 di Provinsi NTB,
9. Roadmap API Inklusif Kabupaten Lampung Timur, dan lain sebagainya.

Bejo Untung, Direktur Eksekutif PATTIRO, optimis bahwa inisiatif-inisiatif yang telah dibangun oleh konsorsium VICRA akan terus berlanjut meskipun program resmi telah berakhir. Dalam menjalankan program ini, konsorsium kelompok masyarakat sipil VICRA telah teguh pada prinsip advokasi kebijakan berbasis bukti, peningkatan kapasitas kelompok rentan, dan kolaborasi lintas sektor.

“Penguatan kebijakan di tingkat kabupaten yang berbasis bukti serta melibatkan kelompok terdampak, khususnya kelompok rentan, dapat mendorong aksi ketahanan iklim yang berkelanjutan,” pungkas Bejo.

Baca juga: Puluhan Daerah Darurat Kekeringan Ancam Ketahanan Pangan