Bicara dengan Data, Bukan dengan Kata-kata: Upaya BKKBN dalam Mengatasi Stunting dan Kemiskinan

Data Pendataan Keluarga BKKBN 2024 fokus pada stunting, disabilitas, dan kemiskinan ekstrem, dengan ECDI sebagai indikator utama.

KBR, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terus menerus berfokus pada pemanfaatan data sebagai dasar untuk merancang strategi dan pelaksanaan program-program berbasis keluarga. Prinsip “Bicara dengan Data, Bukan dengan Kata-kata” menjadi landasan utama dalam intervensi dan perencanaan program pembangunan keluarga.

Salah satu langkah krusial yang diambil oleh BKKBN adalah melalui Pendataan Keluarga (PK), yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara sensus oleh kader, dengan pemutakhiran data setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari PK menjadi dasar untuk menentukan sasaran program dan intervensi yang akan dilakukan. Sejak tahun 2022, PK juga digunakan sebagai basis penyediaan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang ditangani oleh Tim Pendamping Keluarga.

Pemutakhiran PK tahun 2024 akan berlangsung dari 1 hingga 31 Agustus 2024, mencakup 15.738.235 keluarga di 14.337 desa/kelurahan. Pada pemutakhiran kali ini, terdapat beberapa inovasi penting. Kementerian PPN/Bappenas meminta agar data Early Child Development Index (ECDI) diukur melalui PK. ECDI adalah indikator penting yang terkait erat dengan stunting dan akan digunakan sebagai salah satu indikator dalam RPJMN periode 2024-2029. ECDI melengkapi gambaran tentang tumbuh kembang anak, menggambarkan perkembangan kecerdasan selain pertumbuhan fisik, dan dapat memprediksi potensi stunting.

Selain itu, pada PK-24, variabel baru terkait disabilitas akan ditambahkan. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih inklusif tentang keluarga dengan anggota disabilitas. Data ini akan mencakup detail tentang gangguan fungsional seperti disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, atau disabilitas ganda/multi.

Data PK juga memegang peranan penting dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2022. Data ini digunakan sebagai basis dalam Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang dapat diinteroperabilitaskan dengan data lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Informasi mengenai Keluarga Berisiko Stunting yang mendalam hingga level individu ini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk Kementerian PUPR, Badan Pangan Nasional, dan Kemenko PMK.

Pendataan Keluarga adalah bagian integral dari Sistem Statistik Nasional melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), yang mendukung agenda Satu Data Indonesia (Perpres No 39 Tahun 2019). Pada tahun 2023, Pendataan Keluarga dinyatakan sebagai salah satu kegiatan statistik sektoral terbaik karena memenuhi empat prinsip Satu Data yang baik: pemenuhan standar data dan metadata, interoperabilitas, dan penerapan kode referensi/data induk.

Dalam kurun waktu 2022 hingga semester I 2024, jumlah Keluarga Berisiko Stunting mengalami penurunan signifikan. Pada 2022, jumlah KRS secara nasional mencapai 13.511.649, turun menjadi 11.896.367 pada 2023, dan turun lagi menjadi 8.682.170 pada semester I 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi berbasis data seperti peningkatan akses terhadap jamban dan air bersih serta pelayanan kontrasepsi modern untuk PUS (Pasangan Usia Subur) 4 terlalu.

Data yang akurat dan terperinci dari Pendataan Keluarga menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program berbasis keluarga yang efektif. Melalui pemutakhiran data dan penambahan variabel baru, serta pemanfaatan data lintas sektor, BKKBN berkomitmen untuk mengurangi angka stunting dan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya data dalam mencapai tujuan pembangunan keluarga yang lebih baik dan berkelanjutan.

Baca juga: Target Stunting Direvisi, BKKBN: Lebih Rasional