Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melempar sinyal, cukai rokok bakal turun tahun depan. Purbaya bilang bakal bertemu dengan sejumlah pengusaha rokok dalam waktu dekat sebelum memutuskan arah kebijakannya soal cukai rokok.

Narasi yang dilontarkan Purbaya tampak berseberangan dengan pendahulunya, Sri Mulyani yang lebih menekankan pada pengendalian konsumsi rokok dan menekan prevalensi perokok anak. Sedangkan Purbaya cenderung menjaga keberlangsungan industri rokok di tengah banyaknya pengangguran.

Sikap Menkeu baru memicu gelombang kritik dari kelompok yang bertahun-tahun mengadvokasi upaya pengendalian tembakau dan kesehatan masyarakat. Studi Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) pada 2024 menunjukkan kenaikan tarif cukai sebesar 45% berpotensi menurunkan konsumsi rokok kretek hingga 27,7% dan rokok putih sebesar 19,5%. Bahkan mendongkrak penerimaan negara hingga Rp7,92 triliun dan menciptakan lebih dari 148 ribu lapangan kerja.

Sementara Komnas Pengendalian Tembakau terang-terangan menentang pernyataan Menteri Purbaya bahwa tarif cukai rokok yang saat ini mencapai 57%, terlalu tinggi. Komnas justru berpandangan angka itu masih rendah dibanding negara lain, sehingga belum efektif menekan konsumsi rokok di tanah air.

Bagaimana polemik-polemik ini mesti disikapi? Seperti apa dampaknya jika tarif cukai rokok turun, tetap, atau naik tahun depan?

Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Tulus Abadi, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin, dan Ketua Satgas Pangan HIPMI/ Wasekjen BPP HIPMI M. Hadi Nainggolan.