Kasus-kasus kekerasan terhadap anak di ranah digital terus bermunculan. Itu semua salah satunya dipicu kecanduan atau adiksi gawai dan gim. Situasi ini direspons pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau PP Tunas. Di dalamnya, diatur klasifikasi usia yang boleh memiliki akun media sosial yang diselaraskan dengan profil risiko platform digital. Ada juga kewajiban platform untuk mengutamakan perlindungan anak, larangan menjadikan anak-anak komoditas, hingga sanksi bagi platform yang melanggar. Apakah aturan ini sudah cukup untuk melindungi anak di jagat maya? Simak laporannya di podcast Indonesia Baik.