Hingga saat ini, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua segmen masyarakat masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memecahkan permasalahan ini. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu instrumen yang sangat diperlukan sehingga nantinya harga rumah yang dibayar masyarakat bisa terjangkau. Kebijakan yang tepat untuk developer bisa menguntungkan banyak pihak.

Model kebijakan baru yang bisa dicoba untuk mengatasi kelemahan kebijakan berbasis command and control adalah kebijakan berbasis pendekatan pasar. Seperti apa regulasi ini dibuat? Apa keuntungan dari kebijakan ini? Harga hunian yang terjangkau bagi masyarakat berawal dari harga tanah yang terjangkau pula. Di Jakarta, harga lahan yang telanjur setinggi langit menyebabkan harga hunian juga menjadi mahal. Meski begitu, masalah mahalnya harga lahan Jakarta memiliki salah satu solusi alternatif. Kebijakan pemerintah untuk membangun hunian di lahan mereka bisa menciptakan dan mempertahankan keterjangkauan. Membangun hunian vertikal di atas lahan milik pemerintah adalah solusi yang harus dipertimbangkan untuk menyediakan hunian terjangkau. Pemerintah memiliki banyak lahan dan biasanya pemanfaatannya tidak optimal karena hanya memiliki satu fungsi, misalnya pasar, terminal, atau kantor pemerintahan. Bagian atas dari lahan tersebut bisa dibangun hunian vertikal yang bisa ditujukan untuk masyarakat. Bagaimana proses tersebut bisa terjadi? Apa keuntungan dari kebijakan ini? Akan kita bahas dalam podcast Back to The City bersama Wendy Haryanto - Direktur Eksekutif JPI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id