KBR, Jakarta - Hasil survei Charta Politika Indonesia menyebut elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menduduki peringkat teratas di angka 23,5 persen.
"PDI Perjuangan masih jadi juara dengan angka 23,5 persen. Kalau kita lihat trennya ada kecenderungan PDIP mulai menapak naik. Walaupun belum sama dengan angka elektabilitas sebelumnya yang di angka 24 persen, tetapi setelah dua kali turun di September dan November, PDIP naik kembali," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, dikutip dalam kanal youtube Charta Politika Indonesia, Kamis (22/12/2022).
Yunarto mengatakan, mengatakan PDIP masih menjadi juara memikat kepercayaan publik melampaui partai-partai politik yang lain.
"PDIP konsisten menunjukkan eksistensinya," katanya.
Yunarto melanjutkan, survei Charta Politika menunjukkan, untuk elektabilitas partai di peringkat kedua diduduki Partai Gerinda dengan 13,7 persen.
"Disusul Partai Golkar di peringkat ketiga dengan angka 9,0 persen," imbuhnya.
Pilihan redaksi:
- BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,50 Persen
- Sepanjang Desember, Densus 88 Antiteror Tangkap 26 Tersangka Teroris
Survei Charta Politika ini dilakukan pada 8 hingga 16 Desember 2022. Survei dilakukan dengan teknik wawancara kepada 1.220 responden dengan cara tatap muka.
Selain elektabilitas partai-partai politik di Indonesia, Charta Politika Indonesia juga melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat di kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Editor: Kurniati Syahdan
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
