Kelompok Minoritas Gender dan Seksual serta Kepercayaan Belum Diatur di Undang-Undang

"Mereka termasuk kelompok masyarakat yang rentan diskriminasi."

KBR, Jakarta- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyoroti ketiadaan payung hukum yang menaungi sejumlah kelompok minoritas di Indonesia. Padahal, menurut Peneliti PSHK, Auditya Saputra, mereka termasuk kelompok masyarakat yang rentan diskriminasi, namun keberadaannya belum diakui dan diatur undang-undang di Indonesia.

Hal ini disampaikan Auditya saat diskusi dan peluncuran Laporan Studi Meninjau Kebijakan Pelindungan Kelompok Rentan di Indonesia, Selasa, 30 November 2021.

"Lalu yang sama sekali belum diatur dan diakui yaitu ada misalnya minoritas gender dan seksual serta minoritas kepercayaan," ucap Auditya dalam Diskusi dan Peluncuran Laporan Studi Meninjau Kebijakan Pelindungan Kelompok Rentan di Indonesia yang disiarkan YouTube PSHK Indonesia, Selasa, (30/11/2021).

Baca juga:

• Kontroversi Penyegelan Makam, Pemkab Kuningan Akan Ajak Dialog Tokoh Sunda Wiwitan

Auditya menyebut, selama ini terdapat ketidaksamaan persepsi dari publik terkait perlindungan pada kelompok-kelompok rentan. Kata dia, aturan perlindungan tersebut sudah diatur di Indonesia, tetapi belum cukup memadai untuk kelompok tertentu.

"Kekosongan definisi dan kebutuhan mendefinisikan kelompok rentan dalam hukum definisi itu penting. Di Undang-Undang HAM sendiri disebut, (padahal) setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih," tutur Auditya.

Auditya menilai, saat ini ruang lingkup subjek rentan dalam undang-undang masih terbatas. Situasi tersebut kemudian memengaruhi masalah turunan di dimensi struktur dan kultur.

"Perlu memasukkan definisi di bagian ketentuan umum dengan rumusan yang lebih inklusif dan perlu ada asas serta prinsip terkait kelompok rentan yang dimuat dalam tiap produk legislasi yang relevan ke depan," jelas Auditya.

Baca juga: 

• Minoritas Hidup Damai di Kota Doa

"Perlu juga sanksi yang memperhatikan kepentingan korban tidak sekadar pemidanaan tetapi perlu mendorong restitusi," tambahnya.

Dalam laporannya, PSHK juga menemukan 63 undang-undang yang mengatur soal perlindungan kelompok rentan di Indonesia. Dari 63 UU tersebut, 45 di antaranya merupakan beleid biasa, 18 sisanya merupakan UU ratifikasi atau perjanjian internasional.

Editor: Sindu

• PSHK
• Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
• Minoritas Gender
• Kelompok Rentan
• Minoritas seksual
• Kemenkumham
• Komnas HAM
• DPR
• Laporan Studi Meninjau Kebijakan Pelindungan Kelompok Rentan di Indonesia