KBR, Jakarta- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyoroti ketiadaan payung hukum yang menaungi sejumlah kelompok minoritas di Indonesia. Padahal, menurut Peneliti PSHK, Auditya Saputra, mereka termasuk kelompok masyarakat yang rentan diskriminasi, namun keberadaannya belum diakui dan diatur undang-undang di Indonesia.
Hal ini disampaikan Auditya saat diskusi dan peluncuran Laporan Studi Meninjau Kebijakan Pelindungan Kelompok Rentan di Indonesia, Selasa, 30 November 2021.
"Lalu yang sama sekali belum diatur dan diakui yaitu ada misalnya minoritas gender dan seksual serta minoritas kepercayaan," ucap Auditya dalam Diskusi dan Peluncuran Laporan Studi Meninjau Kebijakan Pelindungan Kelompok Rentan di Indonesia yang disiarkan YouTube PSHK Indonesia, Selasa, (30/11/2021).
Baca juga:
Auditya menyebut, selama ini terdapat ketidaksamaan persepsi dari publik terkait perlindungan pada kelompok-kelompok rentan. Kata dia, aturan perlindungan tersebut sudah diatur di Indonesia, tetapi belum cukup memadai untuk kelompok tertentu.
"Kekosongan definisi dan kebutuhan mendefinisikan kelompok rentan dalam hukum definisi itu penting. Di Undang-Undang HAM sendiri disebut, (padahal) setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih," tutur Auditya.
Auditya menilai, saat ini ruang lingkup subjek rentan dalam undang-undang masih terbatas. Situasi tersebut kemudian memengaruhi masalah turunan di dimensi struktur dan kultur.
"Perlu memasukkan definisi di bagian ketentuan umum dengan rumusan yang lebih inklusif dan perlu ada asas serta prinsip terkait kelompok rentan yang dimuat dalam tiap produk legislasi yang relevan ke depan," jelas Auditya.
Baca juga:
"Perlu juga sanksi yang memperhatikan kepentingan korban tidak sekadar pemidanaan tetapi perlu mendorong restitusi," tambahnya.
Dalam laporannya, PSHK juga menemukan 63 undang-undang yang mengatur soal perlindungan kelompok rentan di Indonesia. Dari 63 UU tersebut, 45 di antaranya merupakan beleid biasa, 18 sisanya merupakan UU ratifikasi atau perjanjian internasional.
Editor: Sindu
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
