Konflik Tanah di Riau, Mengapa WALHI Minta Jokowi Copot Erick Thohir?

"Masyarakat Adat Pantai Raja meminta pemerintah pusat membantu mengembalikan tanah yang dirampas dan dikuasai PTPN V sejak 38 tahun yang lalu."

KBR, Jakarta - Masyarakat Adat Pantai Raja Kabupaten Kampar, Provinsi Riau bersama, WALHI, YLBHI dan PMII mendesak Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan konflik tanah antara masyarakat adat Pantai Raja dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V.

Masyarakat Adat Pantai Raja meminta pemerintah pusat membantu mengembalikan tanah yang dirampas dan dikuasai PTPN V sejak 38 tahun yang lalu.

Direktur Eksekutif WALHI Riau sekaligus Pendamping Masyarakat Adat Pantai Raja, Boy Even Sembiring mengatakan, konflik Masyarakat Adat Pantai Raja dengan PTPN V adalah satu dari sekian banyak konflik agraria di Riau.

Boy mengatakan sikap PTPN V sebagai perusahaan BUMN yang abai dalam penyelesaian konflik lahan menjadi cerminan buruk negara yang mementingkan bisnis dibandingkan kepentingan rakyat.

Menurutnya, Presiden harus mengganti Menteri BUMN Erick Thohir karena gagal menjalankan tugasnya.

"Saya mikir-mikir, bukan mikir lagi kalau Jokowi benar bicara reforma agraria, dari 500 konflik yang dilaporkan ke KSP yang 230-an itu melinatkan PTPN salahsatunya di Riau, saya rasa itu bisa diakselerasi. Caranya ganti menteri dulu, menterimu pebisnis bos. Logika yang dikerjakan bukan logika memulihkan hak rakyat, dimana PTPN tetap untung," kata Boy dalam konferensi pers daring, Kamis (27/10/2022).

Baca juga:

• AMAN Desak Pemerintah-DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat
• Ombudsman: Konflik Agraria Jadi Aduan Tertinggi Selama 4 Tahun

Konflik vs BUMN

Selain Menteri BUMN Erick Thohir, Boy juga menyoroti Gubernur Riau dan Bupati Kampar yang tidak menaruh perhatian terhadap konflik yang melibatkan Masyarakat Adat Pantai Raja.

Kata dia, kepala daerah seharusnya memaksa PTPN V mengembalikan tanah masyarakat tanah adat atau mengusirnya dari lahan tersebut.

Sebelumnya, sejak Jumat pekan lalu, sekitar 40 orang Masyarakat Adat Desa Pantai Raja, Kampar, Riau berangkat ke Jakarta dengan restu dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau (LAM Riau).

Mereka berjuang mendapatkan kembali tanah yang dikuasai oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PTPN V sejak tahun 1984. Penguasaan lahan oleh PTPN V merampas tanah masyarakat adat seluas seribuan hektare.

Baca juga:

• 100 Hari Kerja Menteri ATR/BPN, Reforma Agraria Belum Memihak Petani
• Cegah Konflik Tanah, Masyarakat Adat Keerom Petakan Hak Ulayat

Editor: Agus Luqman

• Konflik Lahan
• konflik tanah
• agraria
• ATR/BPN
• Menteri BUMN
• Erick Thohir