Jadi Mendikbud, Nadiem 'Gojek' Harus Kejar Pemerataan Pendidikan Nasional

"Pembelajaran berkualitas belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Selain itu, hasil asesmen menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal."

BERITA | NASIONAL

Rabu, 23 Okt 2019 15:03 WIB

Author

Adi Ahdiat

Jadi Mendikbud, Nadiem 'Gojek' Harus Kejar Pemerataan Pendidikan Nasional

Mendikbud 2019-2024 Nadiem Makarim bersiap mengikuti foto bersama usai pelantikan menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Nadiem Makarim, pendiri sekaligus mantan CEO Gojek, dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2019-2024 pada Rabu (23/10/2019).

Di periode sebelumnya, Mendikbud hanya ditugasi mengurus pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, sampai pendidikan menengah. Tapi sekarang, Mendikbud juga dilimpahi tanggung jawab mengurusi pendidikan tinggi.

"Dikti (pendidikan tinggi) ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, iya," kata Presiden Jokowi, seperti dilansir situs Sekretariat Kabinet RI, Rabu (23/10/2019).

Dengan begitu, kini Nadiem mengemban tanggung jawab lebih banyak dibanding Mendikbud periode lalu.


Baca Juga:

Mayoritas SMA dan SMK Belum Punya Laboratorium IPA

1,2 Juta Ruang Kelas Rusak, Renovasi Sekolah Meleset dari Target


Ada Jutaan Anak Tidak Sekolah

Menurut Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Salah satu yang krusial ialah akses pendidikan yang belum merata.

"Di bidang pendidikan, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah," tulis Bappenas dalam RPJMN 2020-2024.

"Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan tinggi masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 34 persen, dan 29 persen," lanjutnya.

"Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar, seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan," tulis Bappenas lagi. 


Banyak Guru Berkompetensi Rendah

Selain soal akses pendidikan, kesenjangan juga terjadi dalam hal kualitas pembelajaran.

"Pembelajaran berkualitas belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal," tulis Bappenas dalam RPJMN 2020-2024.

Bappenas menegaskan bahwa kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas pendidik. Namun sayangnya, kompetensi rata-rata pendidik Indonesia masih di bawah standar.

"Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 53,02, lebih rendah dari standar kompetensi minimal sebesar 55,0," tulis Bappenas.

"Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi hanya 14 persen dosen yang berkualifikasi doktor/S-3. Kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan tinggi menjadi persoalan krusial di Indonesia," tegas Bappenas.


Kejar Pemerataan Pendidikan

Bertolak dari masalah-masalah di atas, RPJMN 2020-2024 sudah mengamanatkan arah kebijakan pendidikan nasional untuk lima tahun ke depan, meliputi:

  • Pemerataan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
  • Pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, serta;
  • Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik.

Dan kini, berbagai amanat besar itu tentu harus dikejar pelaksanaannya oleh Nadiem Makariem selaku Mendikbud baru. Selamat bertugas, Pak Menteri!

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar

Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14