KBR, Jakarta - Komisi Bidang Kelautan dan Perikanan DPR menerima usulan penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp2,15 triliun. Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Bidang Kelautan dan Perikanan DPR Budisatrio Djiwandono, saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Komisi IV DPR menerima dan mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp 2,15 triliun," ujar Budisatrio saat Raker dengan Menteri KKP di Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Baca juga:
- KPK: Menteri Edhy Prabowo Diduga Terima Suap Rp3,4 Miliar
- KPK Tangkap 17 Orang Terkait Kasus Ekspor Benur
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp2,15 triliun pada rancangan Pagu Indikatif Belanja tahun 2023.
Dia mengatakan, penambahan anggaran berkaitan dengan tujuh kegiatan prioritas kementeriannya tahun depan. Antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut.
Kemudian pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan SDM, dan karantina ikan pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan.
"Untuk itu KKP mengusulkan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp 2,15 triliun, yang diharapkan dapat menjadi bahan masukkan pemerintah dalam penyusunan Pagu anggaran tahun 2023, sehingga usulan Pagu anggaran KKP tahun 2023 menjadi sebesar Rp 8,25 triliun," ujarnya.
Editor: Wahyu S.
"Kami akan meminta keterangan dari Ibu PC, dan saat ini kami masih berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk memastikan tempat dan waktu," 
Presiden sudah indikasikan, sudah tak mungkin kita pertahankan terus demikian.
Cukup diatur saja normanya hukumannya dikembalikan ke UU Tipikor dan pemerintah mengajukan UU Tipikor untuk segera direvisi.
"Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka,"
Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat." Tapi, kapankah kita pulih dan merdeka dari trauma peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu?
Isu itu mencuat setelah beredar dokumen struktur dengan istilah Kaisar Sambo dan Konsorsium 303.
"Merupakan wujud nyata komitmen kami bersama untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan tepercaya kepada masyarakat."
Kondisi menjelang Pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi partai politik baru untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dengan memberikan gagasan-gagasan baru 
Jika aturan di RKUHP diberlakukan secara merata tanpa melihat latar belakang orang penyandang disabilitas ataupun jenis tindakan yang mereka lakukan, maka bisa menyebabkan diskriminasi.
"daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,”
"Pertama adalah sinergi untuk mengatasi inflasi pangan itu menjadi penting karena Juli kemarin inflasi pangannya 11,47 persen sementara inflasi IHK-nya 4,94 persen."
Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa.
"Hati-hati ini, serapan baru Rp472 triliun. Padahal, ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, untuk pertumbuhan ekonomi di daerah."
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 6 - 12 Agustus 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @TURNBACKHOAXID 
Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi.
"Ini menunda hak-hak korban dan keluarganya untuk melakukan proses proyustisia," 
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
