KBR, Jakarta - Bank Indonesia meyakini kenaikan harga bahan pokok dan energi tak berimbas pada tingkat inflasi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, inflasi bakal sesuai perkiraan BI yang berkisar 2 hingga 4 persen atau 3 persen plus minus 1 persen. Ia juga tidak mengoreksi perkiraan inflasi itu, meski terjadi kenaikan harga-harga bahan pokok dan harga energi dalam negeri.
"Tidak dipungkiri tekanan geopolitik ini meningkatkan tekanan-tekanan terhadap harga. Yang sudah terjadi sekarang adalah tekanan harga-harga pangan dan juga ada tekanan harga energi. Apa yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia? Terus menjaga pasokan bahan makanan, dan Alhamdulillah inflasi kita masih terjaga secara terkendali. 2,3 persen bulan lalu ya," ucap Perry dalam siaran daring di Jakarta, Rabu, (13/4/2022).
Perry Warjiyo menambahkan, kebijakan insentif juga tidak akan membuat tekanan pada inflasi, terutama terhadap kenaikan harga bahan-bahan yang diatur pemerintah atau administered price.
"Optimisme ini juga muncul seiring upaya pemerintah dan BI dalam menjaga tingkat inflasi. Misalnya menstabilisasi harga pangan melalui Tim Pengendalian Inflasi di pusat maupun daerah," ungkapnya.
Bank Indonesia, tambah Perry, juga akan memperkuat koordinasi fiskal dan moneter agar harga-harga terkendali.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk memanfaatkan APBN, khususnya menstabilisasi harga pangan dan energi guna menjaga daya beli rakyat yang masih terpuruk akibat pandemi. Peringatan Jokowi itu disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
"Dari sisi APBN kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini, bisa dialokasikan secara tepat. Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko (Airlangga Hartarto) untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil. Untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN," ujar dalam konferensi pers daring, Selasa (5/4/2022).
Pemerintah, akan mendukung langkah-langkah penguatan masyarakat, terutama yang merasakan tekanan akibat dampak global, imbuh Sri Mulyani.
Berita lainnya:
- Kejagung Periksa Pejabat di Kemendag, MAKI: Terbukti Ada Kongkalikong dengan Swasta
- KPPOD Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis Pj Kepala Daerah
Editor: Kurniati Syahdan
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
