KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan jumlah transaksi mencurigakan yang dilaporkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) bertambah menjadi Rp 349 triliun dari yang sebelumnya disebut Rp 300 triliun.
Mahfud menyebut, transaksi mencurigakan itu diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain.
"Kementerian keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK baik yang menyangkut pegawai di lingkungan kementerian keuangan maupun pihak lain," kata Mahfud dalam keterangan pers yang disiarkan daring, Senin (20/3/2023).
Baca juga:
- Mahfud MD: Ada Transaksi Mencurigakan 300 T di Kemenkeu
- Dugaan TPPU dalam Penyelidikan Harta Rafael Alun
Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan, TPPU yang terjadi biasanya dalam suatu perusahaan menggunakan modus perusahaan cangkang dan menggunakan rekening atas nama orang lain.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut atas dasar temuan ini, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan PPATK untuk pengusutan lebih lanjut.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut laporan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sudah ada sejak tahun 2009 dan jumlahnya mencapai 168 laporan dengan melibatkan 460 pegawai.
Editor: Resky Novianto
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
